Kulindan fakta ini, akan menjadi stunami ketidakpercayaan, kepada tata kelola pemerintahan yang tidak empati dan simpati, dari masyarakat yang memegang kedaulatan.
Soal politik anggaran, BMKG telah lama mengajukan pembelian alat ke pemerintah pusat sejak Januari 2018. Dan sampai kejadian diakhir tahun 2019. Anggaran itu belum cair. Dan baru menjadi instruksi Presiden pengadaan peralatan setelah kejadian berlangsung.
Politik Anggaran bersumber dari usulan. Pada kasus alat dan anggaran yang diusulkan BMKG dan kementrian terkait. Dan ketuk palu adalah keberpihakan partai penguasa yang menguasai kebijakan dan pelulusan anggaran.
Sedangkan pihak akademisi dan peneliti telah melakukan kajian dan pemodelan dampak dari sebuah pergerakan dari anak krakatau. Menyajikan dengan gamblang untuk menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan multi level pemerintahan.
Namun ia mesti berhadapan dengan pihak kepolisian Polda Banten dan diupayakan menghambat investasi untuk Kawasan Ekonomi Khusus Pandeglang.
Belum lagi soal pencitraan yang salah kaprah. Bila masyarakat yang melakukan swa foto ditempat bencana menjadi ulasan dari media luar negri dan kita dengan ringan mengulasnya.
Sedangkan sikap dan kebijakan dari orang yang dipercayakan memimpin negara atau kepala pemerintahan secara pencitraan terlihat dan terasa jauh.
Sebuah bencana alam, selalu merenggut nyawa dan kehancuran kehidupan disekelilingnya. Untuk pemulihan memakan waktu panjang. Urun rembuk dan tolong menolong dari berbagai elemen lebih elegan.
Belajar kepada Relawan
Relawan baik personal maupun organisasi kemanusiaan yang mendapatkan kepercayaan dan koordinasi cepat. Hadir sebagai terdepan dalam tanggab darurat. Publikasi terukur, akuntabilitas yang terpercaya atas dana publik. Dan kerja nyata lapangan dan pendampingan terprogram.
Spirit ini dan tata kerja ini menjadi embrio Basarnas dan BNPB. Kelembagaan pemerintah ini menjadi ujung tombak tanggang darurat bencana. Buah kebijakan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
