Namun, untuk mewujudkan keinginan tersebut terdapat berbagai hambatan besar yang diciptakan dari kesalahan sejarah, seperti masyarakat pesisir Kabupaten Pulau taliabu, Maluku Utara.
Saat ini tidak berposisi sebagai penerima warisan, melainkan bagaimana mereka menciptakan dan memberikan warisan untuk anak cucu mereka kelak.
Realitas seperti ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, tapi hal yang sama juga banyak terjadi di berbagai wilayah pesisir lainnya.
Kelemahan-kelemahan tersebut biasanya terletak pada terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi, rendahnya kualitas SDM, dan belum adanya komitmen pembangunan kawasan pesisir secara terpadu.
StrategiÂ
Berangkat dari berbagai kelemahan masyarak pesisir itulah, perlu adanya tujuan program pemberdayaan yang lebih menitik-beratkan pada upaya memperkuat kedudukan dan fungsi kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.
Adapun ruang lingkupnya antara lain:
- Memetakan sumber daya pembangunan wilayah yang dapat dijadikan basis data perencanaan kebijakan pembangunan dan investasi ekonomi.
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan sumberdaya manusia (SDM)
- Mengembangkan produk unggulan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal, dan benilai jual tinggi.
- Melaksanakan publikasi yang terencana dan tersturktur untuk masyarakat luas, khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai sarana menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga-lembaga lain dalam rangka menggalang potensi sumber daya kolektif dalam membangun masyarakat pesisir.
Adapun fungsi dan pentingnya kelembagaan sosial-ekonomi dalam pembangunan masyarakat pesisir adalah sebagai wadah penampung harapan dan pengelola aspirasi kepentingan pembangunan, menggalang seluruh potensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.
Kemampuan kolektif, sumber daya, dan akses masyarakat meningkat, memperkuat solidaritas dan kolektivitas, sehingga kemampuan gotong royong masyarakat meningkat; memperbesar nilai tawar (bergaining position) dan; menumbuhkan tanggung jawab kolektif masyarakat atas pembangunan yang direncanakan.
Dari sekelumit tentang strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang ditawarkan kiranya perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah, demikian juga dengan masyarakat pesisir sendiri.Â
Agar dalam menerapkan berbagai kebijakan, pemerintah terlebih dulu menggunakan pendengaran dengan sebaik-baiknya, bahwa di setiap bibir pantai (masyarakat pesisir) ada tangisan pilu yang tak bersuara, juga tidak ada yang menyuarakan.Â
