"Lembaga ini dapat memberikan pengawasan independen terhadap pelayanan pertanahan, mempercepat reformasi agraria, dan meningkatkan kepercayaan publik," tuturnya.
Kolaborasi Polri dan BPN
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Polri dan BPN dalam menangani kasus-kasus mafia tanah.
"Koordinasi yang baik melalui Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah telah membuahkan hasil positif. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti integrasi sistem digital dan peningkatan kapasitas personel," jelasnya.
Kompol Sandy mengatakan  pentingnya transparansi dan pengawasan untuk mencegah konflik kepentingan.
"Langkah ini akan mempercepat penyelesaian sengketa tanah dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi," imbuhnya.
Peran Aparat dalam Penyelesaian Sengketa
Kompol Sandy menyoroti peran strategis aparat penegak hukum dalam menangani sengketa tanah. Menurutnya, polisi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan memastikan proses hukum berjalan adil.
"Polisi harus menjadi mediator yang netral dan menjamin bahwa konflik tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan," ungkapnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa ada tantangan besar yang dihadapi aparat di lapangan, seperti tekanan dari pihak-pihak berkepentingan dan potensi benturan kepentingan. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme menjadi syarat mutlak bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus sengketa tanah.
Komitmen Pemerintah dalam Reformasi Agraria
