Imbas kerugian dari itu tentu pastinya negara. Bicara negara, pasti menunjuk siapa pemimpinnya. Bicara pemimpin, orang lantas menunjuk bahkan menyalahkan pemimpinnya si kepala desa, mulai di daerah hingga di pusat.
Padahal nih, untuk urusan ADD kepala negara, presiden Jokowi sudah tegas betul, transparan betul dan tak tanggung tanggung pula menaikan nilai kucuran ADD hampir setiap tahunnya.
Apa mereka, maksud saya kades-kades yang korup ADD itu tidak takut ya sama Jokowi? Saya yakin mereka takut. Tapi mungkin karena jauh begitu, mereka mengira tidak akan diketahui oleh pusat.Â
Jadi usul saya nih sebaiknya tiadakan saja ADD. Ganti programnya dengan Dana Warga. Mau disingkat apa, terserah. Bisa Dawar, bisa Darga, atau bisa juga Naga hehe.
Terus apa setelah diganti dengan nama-nama tadi dana itu masih bisa dikorup? Bisa iya, bisa tidak, atau samar-samar antara iya dan tidak.
Jadi perlu mekanisme dalam pencairan, penggunaan serta pelaporan dana itu. Saya sih setuju, ketika dana itu dikucurkan sebaiknya diberikan kepada para warga.Â
Warga berkumpul di aula atau alun-alun gitu, terus dananya diserahkan. Kades dan perangkatnya justru jadi saksi saja.Â
Pemanfaatan dana itu juga ditentukan oleh warga sendiri. Pelaporan belanjanya pun juga dilaporkan oleh warganya.
Bagaimana kalau ada warga yang "bermain"? Berarti warga lain bersama kades serta perangkatnya yang menghentikan "permainan" warga tadi.
Tapi bukannya sudah ada tuh keterlibatan warga dalam program ADD? Pasti ada. Tapi kenyataannya itu pun tak lebih dari, sekali lagi permainan yang diperankan diantara mereka.Â
Sekali lagi, saya sengaja tidak melampirkan kasus per kasus soal korupsi ADD disini. Orang banyak sudah "khatam" membaca berita korupsi ADD ini.
