Progres Pilkada Serentak Kaltim, Mulai dari NPHD hingga Kasus Kampanye oleh ASN

Pilkada serentak merupakan pesta demokrasi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan nyata yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah adalah melalui mekanisme keuangan. Pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi instrumen penting dalam hal ini.

NPHD tidak hanya sekadar transfer dana, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pilkada yang demokratis, jujur, dan adil. Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kalimantan Timur demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menurut Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, nilai komitmen yang diberikan mencapai Rp 1,1 triliun. Sedangkan realisasi NPHD tersebut  diserahkan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan.

"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23  September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda," puji Akmal.

NPHD yang diberikan oleh PemprovKaltim kepada penyelenggara pilkada dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membiayai logistik, sosialisasi, dan berbagai kegiatan teknis lainnya. Nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.

"Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain," bangga Akmal lagi.
Dengan adanya dukungan finansial yang memadai, penyelenggara pilkada serentak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, NPHD juga dapat digunakan untuk mendukung program-program peningkatan partisipasi masyarakat, seperti kampanye pendidikan pemilih atau fasilitasi bagi kelompok rentan.

Pada kesempatan yang sama, Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Benua Etam (nama lain provinsi Kaltim). Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR HM Rifqinizamy.  Sejumlah politikus senior Senayan hadir. Antara lain Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dan Mardani Ali Sera dari PKS.

Rombongan Komisi II DPR itu disambut langsung oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat (8/11/2024). Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda. Namun ia mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum.

"Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN," sebut politikus dari Kalimantan Selatan itu.

Momen ini juga dimanfaatkan Pj Akmal untuk menyampaikan sukses pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan  pemilihan legislatif (pileg),  14 Februari 2024 lalu.

"Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional," puji Akmal.

Akmal Malik, dalam paparannya, memberikan gambaran yang cukup mendetail mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Timur dalam gelaran Pemilu 2024. Angka partisipasi pemilih yang terbilang tinggi pada berbagai tingkatan pemilihan menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Kaltim dalam menyalurkan hak suaranya.

Penjelasannya lagi bahwa partisipasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden lalu mencapai sebesar 79,80 persen. Sedangkan untuk pemilihan anggota DPR RI sebanyak 79,18 persen. Begitu juga untuk pemilihan anggota DPRD mencapai 79 persen untuk pemilihan anggota DPRD.

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris yang turut hadir pada pertemuan itu turut melaporkan kondisi pilkada tahun ini. Fahmi Idris menjelaskan jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPT Kalimantan Timur mencapai 2.821.202 pemilih. Mereka akan mencoblos di  6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus.

"Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun,"  ujar Fahmi menambahkan.

Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy berharap Kaltim tetap waspada. Hal ini dikarenakan daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia akibat hanya diikuti oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal yang perlu menjadi catatan adalah dari sekian kasus pada masa kampanye, terdapat 18 kasus yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Padahal ASN merupakan kelompok yang diwajibkan netral. Perihal ini menjadi catatan Pj Gubernur Akmal Malik untuk menjadikan pilkada serentak berjalan dengan adil, jujur, dan kondusif.