Jelang KTT ASEAN 2023, Waspadai Konflik "Rusia-Ukraina" Baru di Asia

Menurut Bonji Ohara, seorang ahli asal Jepang, setidaknya ada tiga alasan utama Tiongkok mencoba menguasai LCS. Bahkan, laut marjinal merupakan kunci keamanan Negeri Tirai Bambu tersebut.

• Pertama, LCS penting untuk patroli strategis kapal selam rudal balistik nuklir atau SSBN Tiongkok, yang perlu memasuki Samudera Pasifik barat guna pencegahan nuklirnya terhadap AS. 
• Kedua, LCS akan berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) bagi Tiongkok jika dan ketika AS melakukan serangan militer terhadap Negeri Tirai Bambu tersebut (layaknya Ukraina yang menjadi buffer zone bagi Rusia). 
• Ketiga, lantaran perairan LCS menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global, maka dalam hal ini Tiongkok membutuhkan jalur laut untuk mobilitas transportasi lautnya. Sementara itu, mereka juga sangat tertarik pada cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, dan disinyalir berada di bawah dasar laut, termasuk tempat penangkapan ikan yang penting untuk ketahanan pangan nasional Tiongkok.

Dilema ASEAN

Di pihak ASEAN, sulitnya penyelesaian sengketa wilayah LCS disebabkan setiap negara yang terlibat mempunyai kepentingan sendiri dan menempuh pendekatan sendiri meskipun beberapa negara yang mengklaim masuk dalam wadah ASEAN.

Empat negara anggota ASEAN tersebut, yakni Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam, memperebutkan wilayah di Kepulauan Spratly dan Paracel yang juga diklaim oleh Tiongkok.

Sengketa LCS sejatinya menjadi salah satu topik pembahasan KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada 26-27 April 2015 yang lalu. Filipina mendesak ASEAN bersikap tegas terhadap Tiongkok, khususnya menyangkut reklamasi pantai di wilayah yang juga diklaim oleh Filipina, tetapi Malaysia justru menghendaki pendekatan yang lebih lunak.

Ini disebabkan Tiongkok menjadi sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Malaysia sehingga mereka mengedepankan pendekatan lebih lunak dibandingkan Filipina dan Vietnam.

Selain itu, berbagai kepentingan lain antara negara-negara ASEAN-Tiongkok tidak hanya menyangkut masalah LCS, melainkan mencakup aspek ekonomi,  politik, dan diplomatik yang mungkin lebih penting daripada apa yang terjadi di LCS.

Tak terkecuali bagi Indonesia sendiri yang kerap berdalih bahwa posisi ketidakberpihakan pada kubu mana pun adalah bukti implementasi kebijakan luar negeri bebas-aktif yang dianutnya. Padahal, jika mau ditilik lebih dalam, keengganan Indonesia untuk bersikap tegas terhadap beberapa aksi provokasi Tiongkok di Laut Natura Utara, sebenarnya justru menunjukkan fakta bahwa secara ekonomi, Indonesia masih sangat bergantung pada Tiongkok.

AS Sarat Kepentingan

KTT ASEAN 2023/US Navy/LCS (Institut Boyma) 

Selain karena sifat isu sengketa LCS yang penuh benturan kepentingan dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, keterlibatan Amerika Serikat (AS) juga menarik karena AS bukan merupakan pihak yang bersengketa langsung dalam klaim wilayah di LCS.

Pergeseran kebijakan AS menjadi 'high-profile intervention' di kawasan Asia-Pasifik lebih memiliki kaitan dengan keamanan nasional yang harus dilindungi, baik dalam wilayah yang disengketakan maupun pada negara-negara di kawasan tersebut (Haryanto & Bakhtiar, 2015: 278).