Oleh karena itu, langkah Presiden Jokowi konsentrasi membangun infrastruktur secara gencar di Papua dan mengusahakan harga sama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok di Papua merupakan solusi jitu bukan hanya untuk percepatan pembangunan di Papua tetapi juga untuk inisiasi revolusi mental warganya. Banyaknya hambatan mendapatkan bahan-bahan untuk pembangunan di Papua dan medan yang terlalu sulit untuk mengantar bahan tersebut ke area terpencil membuat pejabat pemerintah daerah malas untuk berusaha lebih. Ujung-ujungnya bila diprotes mengenai kinerjanya paling hanya dijawab "Itu sudah!" sambil mengunyah sirih pinang.
Penanganan segala permasalahan di Papua tidak bisa musiman, hanya bila ada wabah atau kejadian luar biasa, hanya bila ada perang antar suku dan kerusuhan atau hanya bila mendekati pilkada. Orang ramai PDKT alias pendekatan pada warga Papua, berbondong-bondong memberikan bantuan, media dijadikan panggung pencitraan padahal yang dilakukan tidak menyentuh akar permasalahan. Kira-kira hanya satu minggu setelah merebak berita kejadian luar biasa gizi buruk di Asmat, saya membaca newsticker di salah satu channel berita nasional: Menkes menyatakan kasus gizi buruk di Asmat sudah teratasi. Bull to the s**t! Kasus gizi buruk di Papua tidak akan selesai teratasi selama belum ada infrastruktur yang memadai dan merata di Papua.
Lalu muncul iklan provider telekomunikasi nasional yang menyatakan sinyal lancar sudah sampai di Papua berkat teknologi 4G LTE. Aduh, bo'ongnya kejauhan, di pelosok Papua SMS saja tidak bisa. Sudahlah, stop menjadikan Papua boneka untuk kepentingan bisnis dan politik kalian, kerja nyata untuk membantu dan membangun Papua!
 Â