Dekan FK Unair Tergilas Roda Percepatan Omnibus Law Kesehatan?

Peran serta masyarakat melalui posyandu yang dulu banyak diapresiasi dunia kesehatan internasional sekarang tidak terdengar lagi gaungnya. Kucuran dana kesehatan yang begitu besar tidak tampak gregetnya seperti dulu lagi.

Pembangunan kesehatan tampaknya hanya terkesan untuk urusan liberalisasi ekonomi sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran.Bukan rahasia lagi kesehatan dan kedokteran mulai dari hulu hingga akhir, mulai dari bisnis pendidikan kedokteran hingga bisnis rumah sakit, alat kesehatan dan obat sangat menggiurkan para penikmat cuan baik dari oknum pejabat, oligarki dan pemodal asing.

Memburu rupiah dalam bisnis itu lebih menggiurkan daripada niat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Liberalisasi bisnis kesehatan dan kedokteran inilah tampaknya yang ditengarai menjadi roh utama Omnibus Law UU Kesehatan yang sangat tertutup, minim partisipasi publik,  kontroversial, tidak berkeadilan dan sangat dipaksakan.

Semua pemerhati kesehatan dan kedokteran tampaknya setuju bahwa kemelut pemberhentian mendadak jabatan dekan Fakuktas Kedokteran Universitas Airlangga adalah dampak Omnibus Law UU Kesehatan yang baru diketok disetujui para wakil rakyat. 

Seperti yang sudah banyak diperkirakan para pengamat kebijakan publik, undang undang yang miskin partisipasi publik itu rawan menyisakan masalah yang besar dan kompleks. Pemecatan Dekan itu hanya salah satu bagian konsekuensi tergilas roda liberalisasi sistem kesehatan dan kedokteran yang sedang bergerak kencang mendekati masa akhir jabatan kepemimpinan negeri.

Permasalahan utama negeri belakangan ini tampaknya adalah runtuhnya keadilan dan lunturnya kebangsaan. Masalah besar ini diperkeruh oleh masalah ekonomi, sosial, politik nasional, politik global serta kepemimpinan negeri. Gelombang besar masalah ini menyatu dan menyapu semua bidang kehidupan masyarakat termasuk kesehatan dan kedokteran indonesia.

Dampak utama adalah liberalisasi di segala bidang termasuk kesehatan sehingga memunculkan kontroversi pengesahan Omnibus Law UU Kesehatan. Ketika liberalisasi menyentuh bidang kesehatan dan kedokteran dimana tidak terjadi partisipasi publik maka ketidakadilan akan menjadi sutradara dalam semua kebijakan. 

Ketika ketidakadilan menjadi motor liberalisasi kesehatan maka yang menjadi korban adalah pelayanan kedokteran, pendidikan kedokteran dan komunitas kedokteran akan digusur dan dikangkangi oleh kelompok kecil yang berkuatan besar di negeri ini.  Bila ini terus terjadi maka sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran akan menjadi santapan utama para tamak kekuasaan dan tamak ekonomi.

Mimpi buruk Omnibus Law Undang Undang kesehatan sudah mulai tampak jelas di pelupuk mata. Secara sistematis, masif dan terstruktur para buzzer dan oknum pejabat awalnya telah mulai menguasai media menyebarkan isu dan fitnah dengan mendegradasi sistem kesehatan, pendidikan dokter dan  komunitas dokter di indonesia. 

Gerakan amoral itu baru langkah awal, langkah strategis busuk berikutnya adalah menghancurkan wibawa dan mengobrik-abrik sistem organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Beberapa saat yang lalu terjadi perseteruan besar di dalam organisasi profesi dokter tersebut, sehingga tumbul perpecahan organisasi IDI yang selama puluhan tahun solid dan bersatu.

Bersama sejumlah dokter, Staf Khusus Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto, mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Terpisah dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PDSI mengusung visi dan misinya sendiri.