Sehingga alasan utama pendirian koalisi adalah sekedar alat pertahanan politik dari serangan politikus di parlemen. Latar belakang utama pembentukan koalisi adalah untuk mengurangi kegaduhan politik yang ditimbulkan para politikus di Parlemen. Pembentukan koalisi bukan sekedar untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah. Tetapi untuk meminimalkan serangan politikus di parlemen yang demi kepentingan partai atau kelompoknya berusaha menggoyang pemerintah melalui sekecil apapun kesalahan yang dilakukan pemerintah.
Pembentukan koalisi yang ideal adalah bukan untuk meredam kritik dan sifat kritis parlemen. Tetapi pembentukan koalisi untuk meredam niat tidak baik politikus untuk menggoyang eksistensi pemerintah demi kepentingan pribadi partainya yang secara tidak langsung mengganggu kinerja pemerintah dalam membangun rakyatnya.
Sekalipun eksekutif berupaya membangun koalisi, kekuatan politik di DPR seharusnya tak menggadaikan posisi konstitusionalnya. George C Edwards III dan Stephen J Wayne dalam buku "Presidential Leadership: Politics and Policy Making" menyatakan, dalam bangunan sistem pemerintahan presidensial partai politik di DPR tidak dapat begitu saja membenarkan semua tindakan pemerintah. Koalisi ini adalah realitis politik di Indonesia yang sulit dielakkan dari ketidaktulusan para politikus dalam parlemen dalam mengkritisi pemerintah.
Koalisi mungkin tidak akan diperlukan bila semua politikus dalam melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kritik dengan niat baik demi membangun bangsa. Sebenarnya bila politikus yang mengaku wakil rakyat itu akan mengkianati rakyat pemilihnya bila terus merongrong presiden yang dipilih oleh sebagian besar rakyatnya.
Ketamakan dan keserakahan politikus semakin tampak. Ketika mereka ingin meraih manisnya kekuasaan, sembari menyerang pemerintah yang didukungnya. Penyerangan itu selain menjatuhkan partai pemerintah juga untuk menaikkan pencitraannya dalam kepentingan politik untuk "tahun suksesi 2014".
Koalisi dapat dicegah bila terjadi penyerderhanaan multi partai yang rumit di sistem perpolitikan Indonesia. Koalisi tidak akan diperlukan bila kekuatan parlemen tidak sebesar sekarang ini. Hal ini semua tampaknya sulit dilakukan, karena pembuat dan penentu undang-undang yang mengatur semuanya adalah buatan politilus itu sendiri. Demikian pula penyerderhanaan multi partai dianggap mengkebiri kehidupan demokrasi.
Bila penyerderhanaan multi partai tidak dilakukan. Dan bila kekuatan DPR sangat besar dengan berbagai alat kelengkapannya tidak dibatasi. Maka siapapun presiden Indonesia nantinya selalu akan disibukkan dengan pembentukan Koalisi dan direpotkan usaha untuk melawan Oposisi. Meski koalisi dan oposisi tidak ideal dalam sistem presidensial, tetapi realitas politik itu sulit dielakkan. Energi sangat besar untuk melawan serangan politik di parlemen itu menyita sebagian besar kekuatan pemerintah untuk membangun rakyat yang membutuhkannya. Tugas terberat SBY ternyata bukan hanya untuk membangun rakyatnya. Tetapi tugas paling sulit SBY adalah menghadapi ketamakan dan kelihaian politikus di parlemen yang meski tidak memakzulkannya tetapi setiap saat dapat menggoyang keras SBY yang dapat mengganggu kinerja pemerintah.
