Pungli Di Sekolah: Kreatifitas Terselubung?

Saya menyempatkan diri untuk santai sejenak sore ini di warung kopi langganan saya. Selain tempat santai, banyak inspirasi tulisan muncul dari acara "nguping" dadakan itu. Walau tidak semua bisa saya tuang dalam tulisan, tapi banyak yang menggelitik pemikiran saya. Salah satunya adalah artikel ini.

Dimulai dari celoteh seorang bapak tua yang memprotes tentang jumlah uang yang masih dikutip sekolah anaknya. Alasan sekolah itu adalah sebagai dana perbaikan infrastruktur yang rusak. Tidak hanya disitu saja, ternyata keluhan bapak itu diamini oleh beberapa teman diskusinya. Maklum saja, bulan agustus ini masih terhitung sekolah baru mulai. Selain berita pungli masih segar juga diingatan kita mengenai pelaksanaan MOS yang masih cukup kontroversial dan memakan korban seperti yang saya ulas di artikel MOS Memakan Korban Lagi?

Yang juga ikut membuat saya miris adalah munculnya berita tentang pungli sekolah di DIY yang diulas oleh harian Tribun Jogja edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2015. Saya sempat membacanya setelah melihat beberapa kali koran ini beredar ditangan para pria dewasa tadi.

Berbagai Modus

Menurut liputan media massa tersebut ada berbagai macam jenis pungli yang ditengarai terjadi. Mulai dari pemungutan untuk baju sekolah yang mencapai ratusan ribu rupiah, LKS, perbaikan infrastruktur, infaq bahkan asuransi MOS. Jangan tanya kenapa MOS bisa menarik asuransi dan bentuk asuransi apa yang disebutkan?

Bisa geleng kepala membaca artikel tersebut dan mengetahui betapa banyaknya modus yang dibuat. Penemuan ini dibuat oleh Lembaga Ombudsman Yogyakarta. Adapun sekolah yang disurvey cukup banyak meliputi sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA/SMK di empat kabupaten, Sleman, Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul dan Yogya.

Total sekolah yang diduga melakukan pungutan liar sementara ini mencapai 50 sekolah.

Menurut wakil ketua Lembaga Ombudsman DIY, Hanum Ariani, survey ini masih akan dilanjutkan karena belum semua sekolah diperiksa. Bisa dibayangkan kalau jumlah ini masih bisa bertambah.

LO DIY juga berencana akan melanjutkan informasi mengenai pungli ini ke level yang lebih tinggi yaitu departemen terkait untuk ditindak lanjuti.

Menurut Ombudsman DIY, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah seperti:

• Seharusnya sekolah seharusnya menerapkan transparansi dan akuntabilitas baik dari dana BOS ataupun dana sumber orangtua terkait penarikan PPDB.
• Perlunya sosialisasi tentang dana BOS, tidak hanya kepada sekolah namun juga kepada masyakarat sehingga semua pihak dapat mengetahui.
• Adanya kontrol dari dinas pendidikan terhadap sekolah negeri dan political will dari kepada daerah untuk mencari solusi konkret dari masalah ini

Ekspektasi vs Realita

Cukup sulit memang menyalahkan pihak sekolah dalam hal ini. Tentu ada berbagai alasan yang dinyatakan penting demi munculnya pungutan liar tersebut. Kita bisa percaya atau tidak, tapi praktik pungli ini masih terus berjalan sampai sekarang. Bahkan setelah munculnya berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah kepada sekolah-sekolah, tidak langsung berarti berhentinya modus pungli yang ditengarai sudah lama berlangsung.

Tidak menjadi kapasitas saya untuk menilai karakter dan integritas pimpinan dari sekolah yang melakukan pungli. Selain masih harus dicek dengan lebih mendalam oleh departemen terkait untuk mengetahui seluas mana masalah ini dan dampaknya. Hanya saja,  liputan diatas sudah menjadi warning awal dari luasnya budaya buruk itu.

Ketika praktik pungli muncul diberbagai bidang kehidupan kita, masih terbersit harapan kalau saja dunia sekolah tidak dikotori praktik seperti ini. Selain beban ekonomi yang masih berat bagi sebagian orang tua murid, berbagai bantuan yang sudah digulirkan seharusnya sudah bisa meminimalkan munculnya praktik sejenis. Tapi melihat jumlah sekolah yang mencapai 50 sekolah sampai tulisan tadi dibuat, cukup membuat hati menjadi miris dan bertanya: bagaimana sebenarnya wajah dan perilaku dunia pendidikan kita?

Apakah pungutan liar adalah bentuk pragmatisme para pengelola sekolah? Atau hanya bentuk "copy paste" dari budaya sejenis dari bidang lain di negeri ini?

Kita mengetahui betapa biaya ekonomi tinggi menjadi satu masalah pelik di negeri ini. Budaya pungli masih banyak berjalan dan sulit untuk ditumpas. Sebagian masyarakat menerimanya sebagai bagian dari kegiatan biasa. Walau begitu, para korban pungli tetap tidak menyukai kondisi yang "sudah biasa itu" kok. Sebagian lagi menolak dan berupaya menghentikan kebiasaan buruk ini.

Tidak mungkin pihak guru tidak terlibat. Bagaimanapun mereka ikut dalam rapat penentuan. Apakah mayoritas guru memilih diam dengan alasan tidak berani melawan pimpinan? Atau sebenarnya mereka diam karena setuju dengan alasan pasti kebagian?

Seberapa besar dana yang terkumpul? Kemana semuanya dibuat? Siapa yang bisa memastikan dan melakukan audit? Sulit untuk menjelaskan semua ini bukan? Tapi satu hal yang pasti, bentuk pungutan liar yang biasa sampai yang aneh ini adalah bentuk solusi yang keliru.

Apa yang ditunjukkan oleh mereka? Kreatifitas dalam menyikapi aturan dan sistem? Serta berharap tidak akan ada yang menggubris? Atau mereka menganggap bahwa pungli adalah hal biasa? Bisakah kita anggap bahwa ini adalah budaya yang sulit ditumpas karena pembiaran yang cukup lama diwaktu dulu?

Atau yang lebih parah yang terbersit di pikiran saya: Apakah perilaku ini menular ke sekolah lain seperti penyakit?

Sungguh sering kita mendengar berbagai jeritan sekolah untuk bisa menjalankan roda kegiatan dengan baik. Hal ini tentu menyakitkan kepada kita sebagai orang tua yang berharap agar anak-anak kita mendapatkan yang terbaik dalam hal pendidikan. Tapi bukankah pemerintah sudah menggulirkan bantuan dan berbagai program pendukung? Menurut keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Hery Suasana, tiap-tiap sekolah sebenarnya sudah memiliki tiga sumber dana pokok. Yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN, BOS dari Pemprov dan BOS dari Kabupaten/Kota.

Apakah belum cukup? Harus seberapa banyak dana yang dibutuhkan yang dianggap cukup? Siapa yang paling berkompeten dalam penentuan hal itu? Dan jika tidak bisa dicapai, lalu pungli adalah jawaban praktis untuk masalah itu?

Kejadian Berulang

Bisa jadi sebenarnya ada kesalahan yang tidak transparan didalam pengelolaan kegiatan sekolah sehingga menimbulkan masalah ini. Atau keputusan untuk pungutan ini hanya ditentukan oleh segelintir pengelola saja dan tidak menggubris keberatan guru lain dan orang tua murid?

Kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi dan masih akan terjadi kalau tidak ada penanganan yang serius dari pihak terkait. Tampaknya setiap masalah memiliki musim dan jadwal sendiri. Dalam waktu yang tidak lama semua orang akan lupa dan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Maka sah saja kejadian ini akan terulang lagi di kemudian hari dengan bentuk atau modus yang lebih beragam lagi.

Jawaban dan respon yang diberikan pihak terkait pun kebanyakan hanya normatif dan sekedar menjadi pengisi artikel di koran saja. Tidak bisa dijejak dengan pasti efek dari pemberitaan dan tindak lanjut masalah ini. Bisa saya bayangkan kalau banyak orang tua yang tidak sempat memberi perhatian atau lebih kacaunya memilih untuk diam. Hidup saja sudah susah, untuk apa menambah beban dengan mengurusi hal seperti ini? Kira-kira seperti itukah suara mereka?

Entahlah. Saya sendiri sempat terlena ketika menulis artikel ini sampai saat mendengar komentar seorang bapak yang baru datang, " Ini saja masih yang ditemukan di Jogja, gimana dengan kota lain ya?"