Untuk itu melekat dengan fungsi DC perlu dibentuk unit Pengembangan Aplikasi yang bertugas mengembangkan beragam aplikasi yang dibutuhkan. Ditingkat manajerial dipimpin oleh tenaga PNS yang paham TIK. Secara teknis diisi oleh tenaga fungsional IT atau kalau tidak ada sementara diisi tenaga outsource bermitra dengan perguruan tinggi program studi komputer atau TIK. Komposisi tenaga outsource harus dikurangi sejalan dengan perkembangan waktu dan ketersediaan tenaga fungsional IT.
Tentu kebutuhan infrastruktur ini akan menelan dana yang tidak sedikit, untuk itu perlu disusun perencanaan bertahap mengikuti perkembangan kebutuhan. Yang sering terjadi adalah daerah secara jor-joran mengeluarkan dana untuk TIK sementara kebutuhan masih belum tumbuh.
Misal soal koneksi internet internal. Tidak perlu langsung menyediakan bandwith yang besar kalau tingkat penggunaan internet masih rendah. Atau soal server web. Kalo pemanfaatan website masih sebatas situs informasi ya tidak masalah hosting dulu setelah kebutuhan sudah sampai tahap 4 atau tahap pemanfaatan aplikasi urgen baru dilakukan pengembangan. Disinilah pentingnya RIP E-GOV.
Sumber Daya Manusia
Inventarisasi harus juga mencakup ketersediaan SDM TIK dari sisi kualitas dan kuantitas. RIP E-GOV harus mampu memberikan gambaran SDM yang diperlukan, yang sudah dimiliki dan rancangan kebutuhan SDM pertahapan.
Pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan melalui beragam jalur seperti standarisasi rekrutmen umum bidang keahlian TIK ataupun juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan TIK dalam pola kemitraan seperti outsource dan pelatihan.
Dengan adanya kebutuhan SDM yang baik, masing-masing unit kerja harus dapat melakukan evaluasi maupun identifikasi atas ketersediaan SDM TIK. Jika diperkirakan belum memenuhi, maka dicari SDM usia produktif untuk kemudian ditingkatkan kemampuannya sesuai standarisasi yang diinginkan melalui pelatihan, bimtek, kursus, tugas belajar atau ijin belajar.
Terkait juga akan keterbatasan SDM pada lembaga TIK Daerah maka dapat dibentuk pokja yang berfungsi sebagai motor penggerak. Anggotanya dapat diambil dari tenaga internal unit kerja, antar instansi, perguruan tinggi, profesional yang mengerti secara teknis dan teoritis mengenai TIK.
Mencoba mensarikan dari uraian yang ada maka pekerjaan awal yang paling urgen dilaksanakan adalah menyusun sebuah RIP E-GOV yang lengkap. Tentu masih banyak sebenarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan daerah terkait manajemen sumber daya TIK daerah.
Namun setidaknya tulisan ini mencoba memberi sedikit masukan tentang apa yang dapat dilakukan lembaga TIK daerah. Sehingga daerah tidak terjebak kepada pengembangan TIK yang terserak, terkesan mercusuar dan prestisius.
Semoga dari tulisan ini ada beberapa kawan atau teman yang mau menyempurnakan. Sebagian besar tulisan ini diambil dari intisari hasil kerja Tim TIKDA Kabupaten Banjar tahun 2007-2008.
