Indonesia menganut sistem negara hukum dan demokrasi. Penggabungan sistem ini biasa dikenal dengan "negara hukum yang demokratis" (democratische rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy.
Konsep negara hukum dan negara demokrasi secara eksplisit ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD NRI 1945. Pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Di sisilain prinsip demokrasi juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Penggabungan dua kutub sistem ini mengharuskan aturan hukum beperan sebagai hal yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dipenuhi sepenuhnya, mulai dari disalurkannya, dijalankan, dan diselenggarakan. Sebaliknya, dalam prinsip demokrasi maka suatu hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat sehingga tidak membangkitkan negara hukum yang totaliter. Oleh karenanya hukum harus dibuat dengan mekanisme sedemokratis mungkin.
KUHP merupakan representatif dari bagian eksistensialis negara hukum di indonesia. KUHP yang digunakan sebagai acuan hukum pidana merupakan warisan hukum kolonial belanda yang masih digunakan hingga hari ini. KUHP warisan kolonial yang bersifat liberal ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat yang semakin hari dinamika sosialnya akan bersifat dinamis. Keinginan untuk membuat produk KUHP Nasional juga mendorong harus adanya pembaharuan hukum di negara khususnya KUHP.
Wacana RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang telah diwacanakan ditahun-tahun sebelumnya dan pada 2019 lalu akan disahkan mendapat penolakan besar-besaran dari kalangan Mahasiswa dan aktivisi pro-demokrasi.
Penolakan RKUHP oleh masyarakat dan mahasiswa didasari oleh 15 pasal yang menjadi sorotan publik. Diantara 15 pasal tersebut yang dianggap akan mengancam demokrasi adalah Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat alias penghinaan presiden maupun wakil presiden dan  Pasal 273 tentang demonstrasi tanpa izin.
Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat alias penghinaan presiden maupun wakil presiden menjadi problematis yang sangat krusial jika tetap disahkan, sebab banyak kalangan menilai potensi kriminalisasi terhadap rakyat menjadi sangat besar ketika berhadapan dengan Kekuasaan.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej telah menyampaikan bahwa pasal yang terdapat dalam RKUHP ini sama sekali tidak berniat membangkitkan pasal yang sudah dimatikan atau yang telah dianulir oleh MK, dan dia juga  menyatakan bahwa pasal ini perlu dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pelindungan presiden dan wakil presiden sebagai simbol negara. (tempo.co)
Statmen yang dibangun oleh wamenkumham, menurut hemat penulis dalam dipertahankannya pasal tersebut maka
masih terdapat potensi kriminalisai, meskipun dalam pungkas pendapatnya pasal ini didasarkan pada delik aduan. Potensi kriminalisasi akan tetap tumbuh jika pasal ini tidak dihapuskan, sebab frase penghinaan disini sangat multi tafsir dan mampu menyebabkan ekspresi sebagai bagian dari kritik justru menjadi hal yang sangat rentan.Â
Selain itu, presiden menjadi objektifikasi kritik oleh rakyat terhadap kekuasaan adalah hal wajar menimbang bahwa negara kita menganut prinsip demokrasi. Bahkan sesuai dengan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa yang terkait simbol negara adalah "Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (pasal 35), Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (pasal 36), Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (pasal 36A), dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (pasal 36B)", yang mengartikan bahwa presiden tidak termasuk di dalam simbol negara dan secara hukum memiliki kesetaraan yang sama dengan rakyat sesuai dengan asas equality before the law.
