Dalam amatan sederhana, Kopsus Pangdam Jaya tersebut sebetulnya bukan hanya hendak mencopoti baliho, tetapi sekaligus mengirimkan pesan terhadap HRS dan kelompoknya.Â
Dalam hal ini, mereka seolah ingin mengatakan bahwa mulai saat itu (sejak pencopotan baliho) TNI telah hadir untuk turut mengamankan kota Jakarta dan negara dari segala bentuk rongrongan dari siapapun. Termasuk mungkin dari HRS dan kelompoknya.Â
Selain itu, mereka juga sepertinya ingin mengingatkan pada HRS dan kelompoknya jangan sampai berlaku seenaknya sendiri, seperti yang pernah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Mengundang kerumunan massa dengan jumlah sangat besar.Â
Tidak ada yang aneh sebetulnya yang dilakukan HRS dan kelompoknya. Hanya kerumunan masa dalam rangka merayakan kepulangan HRS, peringatan Maulid nabi dan acara nikahan. Cuma masalahnya hanya momentumnya saja tidak tepat.Â
Di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya menekankan terhadap seluruh warga negara untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19. Habib Rizieq dan pendukungnya seolah tak peduli dan tidak takut. Malah, kesannya mereka sengaja unjuk kekuatan dan menantang.Â
Kenapa bisa dikatakatan menantang? Jawabnya jelas. Kerumunan massa dengan jumlah besar tersebut tidak terjadi sekali, tetapi tiga kali dalam waktu berdekatan. Pertama acara penjemputan, kedua peringatan Maulid nabi dan terakhir acara nikahan putrinya HRS.Â
Selain itu, rencananya HRS dan kelompoknya akan menggelar kerumunan massa yang akan jauh lebih besar. Yakni, reuni akbar 212 di Monas, Rabu (2/11/20). Dan, kemudian rod show HRS ke beberapa daerah di Indonesia.Â
Karena hal itu, pemerintah sudah tidak bisa tinggal diam. Cukup sudah publik mencap pemerintah tak ada nyali, pemerintah ciut dan pemerintah lembek seperti ramai dibicarakan warganet. Kini, saatnya pemerintah unjuk kekuatan dan bertindak tegas.Â
Jika ada anggapan HRS dan kelompoknya bukan musuh negara memang betul. Namun, jika mereka terus-terusan show offorce kerumunan massa dengan jumlah besar dimasa pandemi, tentu bakal sangat membahayakan bagi negara dan masyarakatnya.Â
Maka di sini kehadiran tentara sangat dibutuhkan. Karena mungkin keberadaan apatat kepolisian apalagi Satpol PP tidak sanggup menghadangnya.Â
Pro kontra terhadap tindakan Pangdam Jaya terus bergulir hingga sekarang. Biarlah, itu namanya juga bagian dari demokrasi.