SEJAK tahun 2014 lalu, PDI Perjuangan menjelma menjadi partai penguasa. Tidak hanya menguasai parlemen, partai berlambang banteng gemuk moncong putih ini sukses menempatkan orang terbaiknya menjadi Presiden. Dia adalah Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai partai penguasa, sudah barang tentu menjadi kewajiban mereka membentengi dan membela kebijakan pemerintah. Termasuk salah satunya mengamankan produk legeslasi yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sebagaimana diketahui, UU Ciptaker tersebut mendapat banyak penolakan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, UU 'Sapu Jagad' ini dinilai sangat merugikan kaum buruh.
Akibatnya, sehari setelah ditandatangai proses pengesahan, ribuan buruh, masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes hampir di setiap pelosok tanah air. Bahkan, aksi demonstrasi massal ini berujung ricuh. Sejumlah peserta aksi terluka dan fasilitas umum terjadi banyak kerusakan.
Rupanya segala aksi massa menolak UU Ciptaker yang meiibatkan begitu banyak kaum muda dan milenial tersebut menggugah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri berbicara.
Tepat pada perayaan hari Sumpah Pemuda ke-92, Rabu, (28/10/20) Mega---nama kecil Megawati dengan tegas meminta terhadap Presiden Jokowi agar jangan terlalu memanjakan kaum milenial.
Tak hanya itu, Mega juga mempertanyakan soal sumbangsih yang sudah diberikan generasi milenial saat ini kepada negara. Menurutnya, generasi milenial sekarang hanya bisa protes dengan melakukan demonstrasi yang berujung pada perusakan fasilitas umum. Â
Boleh jadi, merujuk pada aksi penolakan UU Ciptaker baru lalu, ucapan Mega ada benarnya. Namun, jika Mega masih mempertanyakan sumbangsih kaum muda atau milenial kepada negara rasanya aneh.
Begitu banyak bukti prestasi yang ditorehkan oleh kaum milenial sehingga mampu membawa nama harum Indonesia. Dalam bidang pendidikan, entah telah berapa kali putra-putri terbaik bangsa menjuarai olimpiade matematika.
Sementara, dalam bidang olahraga, meski belum mendunia timnas garuda U-19 dan U-16 pernah menoreh prestasi manis di bawah besutan Indra Syafri dan Fachri Husaeni. Bukti-bukti ini terntu hanya sebagian kecil prestasi yang bisa mengharumkan Bangsa dan Negara Indonesia.
Kembali pada pernyatan Mega. Biarlah hal tersebut suka-sukanya dia memberikan pendapat. Kita yang berada di luar ring pemerintahan boleh percaya atau tidak.
Tapi, dilihat dari kacamata politik, statement Mega ini rasanya bakal menjadi senjata makan tuan bagi dia dan partainya PDIP. Bukan tidak mungkin bakal banyak kaum muda dan milenial yang tersinggung, dan akhirnya tidak melirik PDIP dalam setiap ajang pesta demokrasi di tanah air. Baik itu Pilkada, Pilpres atau Pemilu Legeslatif.
Ocehan Mega Jadi Sorotan Publik
Jangan dulu jauh menuju pesta demokrasi. Pernyataan Megawati yang menyinggung tentang sumbangsih kaum milenial dan demontrasi, yang dilakukan dalam rangka menolak UU Ciptaker berujung para sorotan sejumlah pihak.
Salah satu contohnya datang dari Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. Dengan berani, Nining men-Skak Mat Mega dengan pernyataan-pernyataan menohok.
Nining meminta Megawati untuk membuka memori lama, di saat dia bercucuran air mata waktu Presiden SBY menaikan harga BBM pada tahun 2008 silam. Masih kata Nining, Ketum PDIP itu harusnya berkaca pada peristiwa dimaksud.
Dalam hal ini, Megawati jangan asal melarang gerakan mahasiswa, buruh, ormas dan lapisan masyarakat lainnya, mentang-mentang partainya telah menjadi penguasa
"Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining, Kamis (29/10/20). Suara.com
Masih dikutip dari Suara.com, Nining menjelaskan, alasan mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan sejumlah elemen masyarakat lainnya turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, lantaran aspirasi mereka tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR. Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Kalau Pemerintah tidak boleh dikritik atau didemonstrasi ya bikin dong regulasi yang berpihak kepada rakyat, bukan kemudian semakin merusak rakyat," kata dia.
"Kenapa kemudian saat ini anak muda turun ke jalan karena dia juga berpikir tentang persoalan bagaimana nasibnya ke depan dan nasib bangsa," sambung Nining.
Pinter kodek
Apa yang dinyatakan Nining memang ada benarnya. Semestinya Megawati atau pemerintah yang berkuasa jangan asal main larang masyarakat manapun untuk melancarkan aksi protes.
Harusnya mereka sadar, tatkala masih berada di luar pemerintahan juga pernah melakukan hal serupa. Yakni, memprotes segala kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada rakyat.
Namun, memang beginilah karakter para politisi tanah air bahkan mungkin yang berada di belahan negara manapun. Dalam istilah sunda prilaku mereka itu pinter kodek alias mau menangnya sendiri.
Saat berada di oposisi mereka getol mengkritik atau melancarkan aksi protes, tetapi saat duduk enak di pemerintahan enggan menerima kritik. Mereka maunya setiap kebijakan apapun diterima tanpa ekses apapun.
Sebenarnya bisa saja kebijakan pemerintah ini selalu diterima oleh lapisan masyarakat, asal memang sesuai dengan keinginan publik. Bukan atas dasar kepentingan pribadi atau segelintir pihak.
Salam
