Namun, wacana hanya sebatas wacana. Presiden Jokowi sejauh ini tidak tampak akan mereshufle kabinet. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tampaknya masih terus memberikan kepercayaan, meski sebagian diantaranya kerap mendapat kritik tajam dari sejumlah kalangan.
Ketidak pastian reshufle ini sepertinya perlahan merubah sikap politik AHY dan Partai Demokrat. Sebelumnya masih berusaha untuk berhati-hati dalam melancarkan kritik, kini mulai bersikap terang-terangan.
Contoh paling sahih tentu saja terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Terhadap produk undang-undang "Sapu Jagad" tersebut, Partai Demokrat benar-benar menolaknya dengan sangat keras.
Partai berlambang Mercy tersebut seolah ingin memperlihatkan terhadap masyarakat bahwa partainya merupakan oposisi sejati, yang siap menolak setiap kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang tak sejalan dengan keinginan publik.
Bukti kerasnya penolakan Partai Demokrat terhadap UU Ciptaker terjadi saat sidang paripurna DPR, Senin (5/10). Saat itu terjadi dua insiden yang melibatkan anggota DPR Fraksi Demokrat. Yaitu, sabotase mikropon karena interupsi Irwan Fecho dan walk out yang dipimpin oleh Benny K Harman.
Bentuk kritik lain Partai Demokrat adalah terkait dengan kinerja Presiden dan wakil presiden setelah setahun menjalankan roda pemerintahan. Disampaikan Wasekjend DPP Partai Mercy, Irwan, setidaknya mencatat tiga kegagalan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Adapun tiga kegagalan tersebut seperti dikutip dari Tribunnews.com adalah :
Pertama : Jokowi telah gagal menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. Pemerintah terbukti lamban dalam mengambil kebijakan yang tepat.
Kedua : Â Pemerintah Jokowi gagal dalam program memulihkan ekonomi nasional. Jokowi bersama para pembantunya gagal menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi pada kuartal III tahun 2020. Faktanya, realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32%. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara -2,9% sampai -1%.
Ketiga : Pemerintah Jokowi gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa. Buktinya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya.
