Kisruh RUU HIP, Celoteh Puan hingga "Omnibus Law" RUU Ciptaker, Buat PDIP Rontok?

Belum surut sorotan publik terhadap PDIP, malah kembali memantik perhatian. Kali ini aktornya adalah Puan Maharani. 

Pada acara pengumuman pasangan calon Pilgub Sumatera Barat (Sumbar) yang diusung oleh PDIP, putra sulung Megawati tersebut memohon Sumbar jadi provinsi pendukung negara Pancasila. Kontan hal ini menuai kemarahan dan protes keras banyak pihak, khususnya masyarakat Minangkabau. 

Mereka beranggapan, pernyataan Puan ini telah menyakiti dan menganggap masyarakat Minang selama ini kurang pancasilais. Akibatnya fatal, pasangan yang diusung PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungannya. Dengan begitu, pertama kali dalam sejarah, partai "Banteng" tidak terlibat dalam kontestasi Pilgub Sumbar 2020. 

Kemarahan akibat celoteh Puan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Minang, melainkan hampir seluruh masyarakat tanah air. Mereka menganggap apa yang dinyatakan Ketua DPR RI tersebut sangat tidak pantas. 

Selang berapa lama, PDIP pun harus gigit jari pada Pilwakot Cilegon. Mereka terpaksa tak ikut serta dalam kontestasi Pilkada Kota tersebut memiliki kursi di parlemen kota dimaksud. 

Ketidakikutsertaan dalam pengusungan calon wali kota tersebut lantaran PDIP tak memiliki koalisi partai untuk memenuhi minimal jumlah kursi parlemen. 

3. Omnibus Law RUU Ciptaker 

DPR bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dalam Sidang Paripurna yang berlangsung pada Senin (5/10/20). Akibatnya aksi protes massa pun terjadi hampir di setiap pelosok daerah. 

Lagi, PDIP menjadi pihak yang paling banyak mendapat sorotan tajam publik. Karena, pertama Ketua DPR RI, Puan Maharani yang notabene dari PDIP mematikan mikropon anggota Fraksi Demokrat, Irwan Fecho saat menyampaikan keberatan atas disahkannya Undang-Undang "Sapu Jagad" dimaksud. Kedua, sebagai partai penguasa, PDIP tentu berandil besar lolosnya RUU Ciptaker menjadi undang-undang. 

Masalahnya undang-undang tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat, khususnya para buruh. Disadari atau tidak, PDIP akan merasakan dampak buruknya. Bukan mustahil, masyarakat yang kontra terhadap RUU Ciptaker tersebut akan menyalahkan PDIP sebagai biang kerok. 

Bahkan, entah ini ada kaitannya dengan pengesahan RUU Ciptaker atau tidak, yang pasti para mantan pengurus berikut kader aktip PDIP Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat membelot dan mengalihkan dukungan Pilbup kabupaten tersebut terhadap pasangan Rismaya-Haris Sanjaya, yang diusung oleh Partai Gerindra dan Demokrat.