Diejek PDIP, Demokrat Bongkar "Drama" Lawas Puan

SENGKARUT Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) tidak hanya menyisakan banyak peserta aksi demonstran terluka dan fasilitas umum yang rusak. Akan tetapi juga semakin memperdalam jurang perbedaan antara dua partai politik yang sudah cukup lama berseteru. PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. 

Sebelum membahas apa yang terjadi antara PDIP dengan Parta Demokrat pasca pengesahan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang. Ada baiknya sedikit mundur dulu ke belakang untuk mengupas sedikit tentang ikhwal perseteruan diantara kedua partai politik tersebut. 

Kisah "perang dingin" antara PDIP dengan Partai Demokrat diawali sejak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat yang juga menjabat Menkopolkam berani menantang presidennya, Megawati dari PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilpres 2004. 

Celakanya pada kala itu tantangan SBY berhasil dengan kemenangan dan didaulat menjadi presiden pertama RI hasil pemilihan langsung. Kejadian ini membuat Megawati kecewa dan merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya sendiri. 

Sejak saat itulah hubungan keduanya merenggang yang berdampak pada disharmonisasi partai. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, PDI Perjuangan dengan yakin menempatkan diri sebagai partai oposisi.

Ajakan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan sempat dilayangkan. Namun, Megawati dan PDI Perjuangannya bulat dengan keputusannya untuk berada di pihak bersebrangan. 

Saat masa pemerintahan SBY usai, tiba saatnya PDI Perjuangan mengambil alih kekuasaan. Partai berlambang banteng gemuk moncong putih ini mampu memenangkan dua Pemilu berturut-turut sekaligus menempatkan usungannya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI. 

Rupanya Partai Demokrat pada saat tak berkuasa tidak setegas PDI Perjuangan saat jadi oposisi. Partai berlambang Mercy ini kerap menerapkan politik dua kaki alias abu-abu. 

Tak sedikit pengamat menduga bahwa politik tersebut sengaja dilakukan demi mendapat tempat di kursi pemerintahan. Namun, niatnya itu hingga hari ini tak pernah terwujud. 

Bahkan, saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra SBY diwacanakan bakal masuk Kabinet Indonesia Maju (KIM) pun akhirnya gagal. Diduga kuat, karena tidak mendapat persetujuan Megawati sebagai pimpinan partai penguasa. 

Alasan tidak setujunya Megawati ini sudah bisa ditebak. Yaitu, karena kurang harmonisnya hubungan dia dengan SBY. 

Sebenarnya sempat timbul dugaan bahwa hubungan kedua pentolan partai politik ini bisa kembali baik, saat putra-putri mereka, AHY dan Puan Maharani dalam satu kesempatan melakukan pertemuan. Namun nyatanya hingga hari ini dugaan tersebut salah.

PDI Perjuangan - Demokrat Meruncing

Alih-alih hubungan SBY  - Megawati atau Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan bisa lebih mencair, justeru malah semakin meruncing. Pemantiknya adalah Omnibus Law RUU Ciptaker. 

Sebagaimana diketahui pada saat DPR RI melangsungkan Sidang Paripurna pengesahan RUU Ciptaker, Senin (5/10/20) terjadi insiden. Mikropon yang sedang digunakan anggota Fraksi Demokrat, Irwan Fecho untuk interupsi dimatikan oleh pimpinan sidang, Puan Maharani. 

Celakanya insiden itu berlanjut dengan aksi walk out anggota Fraksi partai berlambang Mercy ini, karena tidak setuju dengan hasil putusan sidang yang mengesahkan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang. Walk out ini merupakan buntut dari tak diberikannya kesempatan bicara kepada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman oleh pimpinan sidang. 

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat adalah salah satu dari dua partai yang menolak RUU Ciptaker. Satu partai lainnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Berawal dari insiden walk out Sidang Paripurna DPR RI inilah hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat semakin meruncing. Adalah politisi partai banteng, Aria Bima, yang mulai menyulut api perseteruan. 

Aria Bima menilai aksi walk out Fraksi Demokrat sebagai drama politik yang sudah basi. 

Merespons tudingan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Ossy Dermawan, mengatakan aksi walk out Fraksi Demokrat dalam paripurna merupakan hal kecil. Namun yang dilakukannya adalah perjuangan besar untuk membela hak serta kepentingan rakyat. 

Bukan hanya itu. Ossy pun membongkar "drama" lawas yang pernah dilakukan oleh Puan Maharani, pada Sidang Paripurna 2012. Kala itu Sidang membahas soal isu kenaikan harga BBM di era pemerintahan Presiden SBY. 

Diungkap Ossy, seperti dikutip dari Pikiran Rakyat.com, Puan Maharani saat itu sebagai anggota Fraksi PDIP menangis dalam ruang paripurna karena memprotes kenaikan harga BBM. Aksi itu pun diikuti dengan walk out Fraksi PDIP dari ruang paripurna. 

"Tidak tepat disebut sebagai drama. Kecuali mungkin kalau ada tokoh yang menangis dalam sidang paripurna atau di depan publik, itu baru bisa dinamakan sebagai drama," ujar Ossy. 

Mencermati adu mulut antar dua politisi di atas, penulis kira tak lebih dari prilaku anak kecil yang memang kerap saling menyalahkan bila terjadi pertengkaran. Masih mending anak kecil, prilaku mereka bisa dianggap wajar karena pola pikirnya masih anak-anak. 

Namun, saat saling lempar atau bongkar kesalahan itu terjadi pada orang-orang dewasa sekaligus tokoh politik rasanya patut prihatin. Ini bisa jadi menandakan potret politisi tanah air bisanya hanya saling serang dan menyalahkan. Sementara solusi atas terjadinya sengkarut masin nol besar.

Salam