Soeharto, Dokumen Rahasia AS, dan Jelang Pemakamannya yang Bikin Merinding

Dikutip BBC NEWS Indonesia, menurut situs NSA, menjelaskan bahwa Soeharto adalah target awal Gerakan 30 September. Fakta bahwa Soeharto tidak disasar oleh gerakan tersebut dan malah bertindak sangat cepat untuk mengambil kendali akan militer sejak lama dilihat sebagai bukti bahwa dia terlibat dalam aksi gerakan." 

Sementara, pada dokumen lain menunjukkan bahwa Soeharto tahu peristiwa kelam itu atau malah memerintahkan pembunuhan massal yang terjadi terhadap orang-orang yang dituduh pendukung PKI. 

Terlepas dengan segala perdebatan tentang Soeharto, yang pasti peristiwa G 30 S PKI menjadi pintu masuk bagi pria yang dijuluki The Smiling General itu merangsek ke puncak karier tertinggi sebagai penguasa negeri. 

Kudeta Merangkak 

Peristiwa heroik Soeharto pasca peristiwa pengkhianatan G 30 S PKI tahun 1965 tersebut dipercaya banyak pihak sebagai langkah awal dirinya menuju puncak kekuasaan atau lebih dikenal dengan istilah kudeta merangkak. 

Sebab, sebelum akhirnya mampu menggulingkan kepemimpinan Presiden Sukarno, suami Ibu Tien ini melakukannya dengan cara bertahap. Mulai dari oktober 1965 hingga puncaknya terjadi pada saat dirinya menerima Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). 

Singkat cerita, gara-gara Supersemar ini pula akhirnya Soeharto mampu merebut kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno pada Februari 1967, setelah MPRS mencabut kekuasaan Sukarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. 

Penguasa Orba hingga Lengser 

Sejak tahun 1967 itu pula Soeharto memulai perjalanannya sebagai Presiden RI. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Soeharto lebih mengutamakan kekuatan ABRI untuk mengamankan posisinya sebagai presiden. Dan, terbukti, Presiden Soeharto menjelma jadi penguasa orba yang paling disegani hingga hampir 32 tahun lamanya. 

Selama itu pula seperti banyak diberitakan beragam media massa, Soeharto diduga telah mengeruk harta kekayaan Indonesia demi keuntungan pribadi dan golongannya. Tak salah, jika pada zaman kemepimpinannya praktik-praktik Korupsi-Kolusi dan Nepotisme (KKN) begitu merajalela. 

Masyarakat boleh jadi tidak diberi hak apapun untuk bersuara menyampaikan aspirasi atau kritikan. Sedikit saja berani kritis, maka jawabannya adalah berhadapan dengan kekuatan ABRI.