"Lemparan" Cukong Politik Mahfud MD "Disambar" Rocky Gerung

"Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, 92 persennya dibiayai cukong politik," 

NARASI di atas adalah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang disampaikan pada acara diskusi dengan tajuk "Memastikan Pilkada Sehat, Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Jumat (11/9/20). 

Kaget? 

Jika menilik pada fenomena cukong politik yang kerap hadir pada setiap kontestasi Pilkada, rasanya sudah tidak perlu heran. Namun, saat persentase keberadaan para cukong ini mencapai 92 persen, sejujurnya penulis cukup kaget juga. 

Seandainya benar apa yang dikatakan Mahfud itu, penulis tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi dengan negeri ini. Sebab mayoritas kepala daerahnya hampir dipastikan menjadi hamba para cukong politik dimaksud. 

Ya, tidak dipungkiri Realitas politik di Indonesia yang berbiaya tinggi (high cost politic), menjadi  alasan utama maraknya praktek cukong-cukong politik di tanah air. 

Cukong politik adalah seseorang atau pihak tertentu yang berkantong tebal. Biasanya mereka berlatar belakang sebagai pengusaha atau pemodal, kemudian menawarkan diri terhadap para calon kepala daerah untuk membiayai segala keperluan Pilkada. 

Tentu saja tawaran biaya tersebut bukan cuma-cuma alias tidak gratis. Para cukong politik sudah pasti akan meminta imbalan. 

Biasanya, mereka akan membuat sebuah kontrak politik, dimana jika saatnya nanti si kandidat benar-benar terpilih dan duduk pada kursi kekuasaan, maka disitulah kontrak politik akan dijadikan sebagai prioritas utamanya. Sementara, kepentingan masyarakat justru ditempatkan sebagai perihal sekunder. 

Intinya, siapapun kandidat terpilih yang dibiayai oleh cukong sudah pasti akan terjadi "perselingkuhan" antara si kepala daerah yang mewakili pemerintah dengan pihak swasta sebagai representasi cukong politik. Dan, masyarakat hanya akan menjadi obyek penderita. 

Katakanlah, proyek-proyek pemerintah strategis akan dikuasai dan dikelola oleh para cukong politik. Tidak hanya itu, guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan si pemodal ini biasanya secara informal akan mendikte kebijakan--kebijakan pemerintah. 

Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak dikehendaki masyarakat terpaksa dikeluarkan pemerintah, karena berorientasi dan dilandasi kepentingan pemodal dan penguasa. 

Dengan begitu, konsep Good Governance yang selama ini menjadi tagline pemerintah, baik pusat maupun daerah tak ubahnya nyanyian "Nina Bobo" yang berfungsi sebagai penghantar tidur anak kecil. Peran pemerintah untuk masyarakatnya hanya cukup dengan memberikan janji-janji manis. 

Itulah sedikit gambaran tentang peranan cukong politik seperti yang dikatakan Mahfud MD, jika hadir dalam lingkaran pemerintahan. 

Jamak, akan dampaknya yang cukup mengancam kondusifitas pemerintahan dan masyarakat ini, narasi maraknya cukong politik yang disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD menuai banyak sorotan. 

Salah satunya datang dari pengamat politik, Rocky Gerung. Dalam obrolan bersama Hersubeno Arief di chanel Youtube yang bertema "ROCKY GERUNG: AYO PAK M4HFUD MD B0NGKAR HABIS DATA CUK0NG P0L1TIK!", salah seorang tokoh yang turut menjadi deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut menganggap, Mahfud harus bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya, lantaran Mahfud juga berada di lingkaran cukong politik. 

"Kalau Pak Mahfud seorang etikus, dan saya kira dia punya DNA sebagai etikus, sebagai seorang etikawan, dia musti mundur dari presiden, karena dia tahu tempat hidupnya sekarang itu adalah markas cukong," ujar Rocky, Senin (14/9). Dikutip dari IDTODAY NEWS. 

Rocky menambahkan, Mahfud mungkin hanya menyindir kepada presiden bahwa sebenarnya ia tahu kalau selama ini mereka dibiayai cukong termasuk partai-partai besar. 

"Konsekuensi dari tahu adalah jangan bergaul dengan habitat yang penuh virus cukong itu," tambah Rocky. 

Menurut Rocky, masih dikutip dari IDTODAY NEWS, Mahfud MD seharusnya mempertanggungjawabkan datanya ke KPK, tidak hanya sesumbar saja. 

"Maka kita dorong Mahfud serahkan 10 persen data itu ke KPK. kita kawal supaya datang dan serahkan ke KPK," sambung Rocky. 

Menilik dari apa yang disampaikan Rocky Gerung dengan meminta pembuktian dan pertanggung jawaban atas maraknya cukong, penulis kira Mahfud MD seperti sedang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. 

Artinya memang benar, dalam hal ini Mahfud MD jangan asal bicara. Dia harus bisa mengantisipasi agar kemungkinan cukong politik masuk ke perhelatan Pilkada bisa terdeteksi lebih awal, lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian setidaknya bisa menyelamatkan iklim demokrasi yang lebih sehat. 

Sukur-sukur, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut memiliki bukti-bukti kongkrit dan melaporkannya pada pihak berwenang atau KPK seperti permintaan Rocky Gerung. 

Namun, jika pada akhirnya Mahfud MD tidak bisa membuktikan ucapannya, berarti tidak salah dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung, bahwa hal itu hanya sesumbar saja.

Salam