Rizal Ramli dan Rocky Gerung Kompak Kritik Menteri yang "Gergaji" Kebijakan Jokowi

PRESIDEN Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengatakan, kesehatan masyarakat dan penanggulangan pandemi virus corona (covid-19) lebih penting dibanding pemulihan ekonomi nasional. 

Di satu sisi, penulis menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Lantaran dengan semakin merajalelanya penyebaran virus corona yang mengancam keselamatan masyarakat tanah air, dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang jelas. 

Namun di lain sisi, penulis sejujurnya dibuat gemas. Sebab, pernyataan anyar orang nomor satu di republik ini boleh dibilang terlambat. 

Presiden Jokowi baru menyadari bahwa kebijakannya yang memadu padankan sektor kesehatan dan ekonomi berjalan bersama ternyata tidak efektif, meski telah dipagari dengan aturan protokol kesehatan. 

Buktinya, peningkatan jumlah kasus positif yang diakibatkan virus asal Wuhan, China tersebut dari hari ke hari menunjukan lonjakan signifikan. 

Sejak ditemukannya kasus pertama pada 2 Maret, hingga Jumat (11/9/20), jumlah kasus positif mencapai 210.940 oran. Dari jumlah itu, 150.217 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 8.544 meninggal dunia. 

Jumlah kasus positif di tanah air semakin jauh meninggalkan negeri asal virus, China. Negara Tirai Bambu itu hanya mencapai 85 ribu lebih kasus. 

Setali tiga uang, sektor perekonomian pun terus menunjukan grafik menurun. Bahkan sejumlah pengamat ekonomi menyatakan bahwa Indonesia terancam resesi ekonomi. 

Kendati begitu, jika merujuk pada pribahasa "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali".  Pernyataan Presiden Jokowi layak diapresiasi. 

Mudah-mudahan dengan kesadarannya ini pemerintah benar-benar fokus pada sektor kesehatan, sehingga penyebaran virus corona bisa segera dipotong mata rantainya. 

Hanya saja, belum kering perkataan Presiden Jokowi, eh para pembantunya yang duduk di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tak bisa menterjemahkannya, bahkan seperti ingin "menggergaji" kebijakan presiden. 

Sejumlah menteri tampaknya lebih mementingkan tugas dan fungsinya masing-masing daripada menuruti pernyataan Presiden Jokowi. 

Contohnya Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini malah membantah kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berencana memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Senin (14/9/20). 

Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan kembali membatasi segala aktivitas dan menutup kegiatan perkantoran. 

Namun, Airlangga menegaskan, perkantoran yang akan ditutup hanya sekitar 50 persen saja demi menjaga geliat ekonomi nasional. 

Terang saja, bantahan Airlangga yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan covid-18 dan pemulihan ekonomi nasional dikritik ekonom senior, Rizal Ramli. Padahal sebelumnya dia sempat memuji langkah yang ambil Presiden Jokowi. 

"Minggu yang lalu Presiden Jokowi pidato bahwa prioritas utama adalah perangi corona, saya sempat angkat topi akhirnya setelah 6 bulan, Jokowi sadar." Ucap Rizal Ramli dalam cuitan di akun twitternya, Jumat (11/9). Dikutip dari Fajar.co.id. 

"Anies ambil langkah tepat. Tapi Airlangga dan lain-lain hantam Anies. Jadi bertanya Jokowi itu Presiden bukan? Kok menteri-menterinya bisa menggergaji arahannya?" imbuh Rizal. 

Seperti telah janjian dengan Rizal Ramli, salah seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Rocky Gerung pun sama-sama turut mengkritisi menterinya Presiden Jokowi. 

Pria yang kerap dipanggil profesor akal sehat ini menilai bahwa sejumlah menteri tidak peduli dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi. 

Yang dikritisi Rocky Gerung adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, gara-gara mengatakaan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bakal mampu menggerakan ekonomi. 

"Kemarin kita dengar Presiden mengatakan akan fokus kepada penanganan covid-19, kepada kesehatan, karena itu urusan ekonomi jangan sampai berantakan. Sekarang dua jam yang lalu, Menteri Dalam Negeri mengatakan, pilkada harus dilakukan untuk mengaktifkan ekonomi." ujar Rocky Gerung lewat akun YouTubenya. Dikutip Fajar.co.id. 

Rocky Gerung menilai, Tito Karnavian seolah tidak mendengar arahan Presiden. 

"Jadi tidak terlihat bahwa ada konsistensi. Berarti tidak ada yang peduli dengan keterangan presiden." sambungnya. 

Memang agak mengherankan kedua menteri di atas tidak memahami keinginan Presiden Jokowi. 

Namun, jika boleh berhipotesis, setidaknya ada dua alasan yang bisa penulis tangkap. 

Pertama, apa yang dikatakan Presiden Jokowi hanya lip service. Tujuannya agar bisa dipercaya publik sebagai presiden yang pro kesehatan masyarakatnya. 

Padahal, di belakang layar, dia tetap menekankan pada para pembantunya untuk mengamankan perekonomian. 

Kedua, para menterinya tak peduli dengan arahan Presiden Jokowi. Tujuannya untuk mengamankan reputasinya sebagai menteri. 

Airlangga dan Tito Karnavian jelas tidak mau dicap sebagai menteri gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Karena akan sangat berpengaruh pada kepentingan politik mereka masing-masing. 

Seperti diketahui, Airlangga dan Tito Karnavian merupakan nama-nama yang masuk bursa kandidat Pilpres 2024. Untuk itu, mereka akan berupaya kuat agar tidak dicap sebagai menteri gagal dengan cara mengamankan kebijakannya.

Itulah hipotesa sederhana penulis. Namanya hipotesis, bisa jadi benar, bahkan mungkin salah.

Salam