Misalnya di Pilwalkot Tangerang Selatan, ada nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Putri dari Hasyim Djoyohadikoesoemo ini akan berhadapan dengan Putri dari Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, yakni Siti Nur Azizah.
Di Pilkada Kediri, Jawa Timur, ada putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana. Sedangkan di Pilwakot Medan, Sumatera Utara, ada menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution.
Itulah beberapa nama calon yang erat dengan kekuasaan di tingkat pusat. Namun, tak sedikit pula calon-calon yang bakal terlibat pada kontestasi Pilkada serentak 2020 mendatang yang sangat dekat kekerabatannya dengan pihak-pihak penguasa setempat.
Dari sudut pandang hukum dan demokrasi, tidak ada yang salah dari keterlibatan nama-nama calon yang dekat dengan kekuasaan ini berkontestasi pada Pilkada serentak mendatang. Toh, hal ini sudah dilegalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 8 Juli 2015 lalu.
Saat itu MK membatalkan Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menerangkan, syarat calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) tak mempunyai  konflik kepentingan dengan petahana.
Selain itu, tidak ada regulasi yang mengatur atau mengatakan, bahwa siapapun yang hendak mencalonkan diri harus tidak ada hubungan kekerabatan apapun dengan pihak penguasa. Maka, pencalonan Gibran Rakabuming Raka cs, jelas sah-sah saja.
Hanya saja, mungkin apa yang dilakukan oleh para calon-calon tersebut sedikit mengganggu jika dilihat dari sudut pandang etika demokrasi. Sebab, diakui atau tidak, ada nama-nama calon yang mungkin sebenarnya jauh lebih pantas, malah tidak diberi kesempatan manggung. Pasalnya, jatah itu telah diberikan pada nama-nama calon yang dekat dengan kekuasaan.
Satu hal lagi, yang dikhawatirkan dari politik kekerabatan ini adalah tidak bisa dilepaskan dari conflic of interest. Artinya, pihak-pihak penguasa yang anak atau kerabatnya bertarung pada Pilkada, tentu saja tidak menginginkan kekalahan. Mereka, baik langsung maupun tidak langsung akan berupaya bagaimana caranya agar bisa memenangkan kontestasi.
Jadi, jika hal tersebut terjadi, maka sudah barang tentu pertandingan atau kompetisi fair play itu hanyalah slogan semata, atau masih jauh panggang dari api.
AHY Bernyanyi
Rupanya rasa khawatir ini juga dirasakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia sangat berharap, Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan demokratis dan tak ingin ada calon kepala daerah yang diuntungkan hanya karena memiliki hubungan dengan penguasa.
