LAYAKNYA sebuah tayangan serial drama televisi, perseteruan antara politisi PDI Perjuangan (PDI-P) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, terus mempertontonkan cerita yang berjilid-jilid (Baca : terbagi dalam beberapa episode).
Tiap episodenya, sudah pasti mempertontonkan drama atau kisah berbeda, tapi terus berkesinambungan, satu sama lain.
Cerita sengketa dua pejabat publik itu sendiri diawali dengan pernyataan Erick Tohir yang sempat menyinggung ketergantungan Indonesia dengan bahan baku medis dan alat kesehatan (alkes) dari impor sangatlah besar. Sehingga menyebabkan munculnya banyak praktik kotor yang dilakukan oleh mafia.
Boleh jadi, maksud pernyataan Erick Tohir ini sebagai bentuk kekesalan atau kekecewaan dirinya terhadap realitas yang terjadi.
Namun, apa dinyana. Pernyataan mantan bos Inter Milan ini langsung "disambar" dengan kritikan pedas polititisi PDI Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu.
Tidak tanggung-tanggung, kritikannya tersebut disampaikan lewat surat terbuka, yang diberi tajuk, "Jujur Saja, Siapa Mafianya Pak Menteri?"
Surat terbuka dari Adian ini, tak urung cukup mengagetkan. Betapapun, Erick Tohir adalah sama-sama penyokong pihak pemerintah. Yang sejatinya mendapat dukungan Adian, sebagai salah seorang politisi dari partai pendukung utama pemerintah.
Tapi, alih-alih Adian bungkam. Mantan aktivis'98 ini malah semakin keras mengkritisi Erick Tohir berikut kementrian yang sedang dipimpinnya.
Adian kembali melontarkan kritik pedas. Lagi, kritikannya itu masih dalam bentuk surat terbuka. Kali ini, pria kelahiran Manado 9 Januari 1971 tersebut memberi tajuk, " BUMN dan UMKM Dalam Cerita dan Angka, Siapa Pahlawan Sesungguhnya?".
Kritikan tersebut merujuk pada penilaian Adian, soal kinerja Erick Tohir dalam mengelola BUMN. Khususnya, terkait tatacara penempatan para pejabat tinggi di seluruh perusahaan milik negara tersebut.
Satu hal lagi, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P ini juga menyentil tentang besaran utang BUMN senilai Rp. 5600 triliun. Utang ini jauh lebih besar dibanding utang luar negeri Malaysia, yang hanya Rp. 3.500 triliun.
Apakah dua kritikan Adian yang dilayangkan dua surat terbuka ini mendapatkan respon Erick? Boleh dikatakan tidak. Setidaknya, tidak ada tanggapan resmi dari pemilik perusahaan Mahaka Grup ini yang disampaikan langsung terhadap publik.
Artinya, alih-alih menanggapi kritikan Adian, pria kelahiran Jakarta, 30 Mei 1970 ini malah membuat kisah baru, yang menjadikan perseteruan keduanya makin panas.
Erick Tohir mengaku atau lebih tepatnya blak-blakan, bahwa kritikan yang selama ini dialamatkan Adian terhadapnya disebabkan tidak diakomodirnya orang-orang titipan dia di jajaran direksi atau komisaris perusahaan pelat merah, yang berada dalam naungan kementriannya.
Kendati begitu, Erick juga mengaku, bahwa titipan orang untuk ditempatkan pada jajaran direksi atau komisaris perusahaan milik negara itu tidak hanya datang dari Adian. Menurutnya, banyak juga dari pihak-pihak lainnya. Seperti partai politik, LSM, menteri hingga pejabat-pejabat lain setingkat menteri.
Miris memang apa yang diungkapkan Erick ini. Posisi jabatan di perusahaan BUMN ternyata tak ubahnya "nasi tumpeng" yang untuk dibagi-bagi, alias jadi bancakan.
Perusahaan BUMN Sarang Mafia?
Dengan adanya "serangan" dari Erick Tohir, tak lantas membuat Adian jiper atau bungkam. Sebaliknya, menjadikan episode baru dalam perseteruannya dengan Erick Tohir.
Pria yang terkenal tegas dan lugas dalam berbicara ini kembali menuduh, bahwa komposisi atau pengisian jabatan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan pelat merah dipastikan bukan melaui jalur pembukaan lowongan kerja. Akan tetapi, lewat jalur titipan. Jumlahnya diduga mencapai kisaran 6000 hingga 7000 orang lebih.
Parahnya, dari sekian banyak orang-orang titipan ini, sebagian besarnya atau sekitar 5000 orang direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah tersebut, latar belakangnya tidak jelas. Adian menduga, orang sebanyak itu adalah titipan dari mafia, yang bergerak di berbagai sektor.
"Mungkin enggak di mana 5.000 itu titipan mafia migas, mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alkes dan sebagainya. Mungkin, tidak? Mungkin. Karena kita enggak tahu asal usulnya dari mana," kata Adian. CNNIndonesia.
Jika apa yang diutarakan Adian ini benar. Maka, tidak berlebihan kiranya kalau perusahaan-perusahaan pelat merah ini layaknya sarang mafia. Betapa tidak, jumlahnya melebihi orang-orang yang dititipkan melalui jalur-jalur yang jelas.
Adian Bantah Isu
Selain balik menyerang Kementrian BUMN, Adian juga langsung membantah isu, bahwa dirinya telah meminta jabatan kursi komisaris BUMN. Dia mengklaim, hanya diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan nama-nama calon komisaris untuk perusahaan-perusahaan pelat merah dimaksud.
"Presiden yang minta nama-nama dari kita. Kita enggak minta. Kita ditawarkan. Kalau mau, serahkan. Kemana? ke Mensesneg. Saya sudah serahkan," katanya di Jakarta, Kamis (23/7/2020). Wartaekonomi.com.
Lanjutnya, ia mengatakan, Jokowi sempat meminta para aktivis 1998 untuk menduduki komisaris BUMN.
"Pidato terbuka (Jokowi) juga di Hotel Sahid Jaya tentang kesempatan teman-teman 1998 jadi menteri, duta besar atau komisaris BUMN. Kita enggak minta, kita diminta dan ditawarkan," ujarnya.
Masih dikutip Wartaekonomi.com, Adian juga mengatakan bahwa nama-nama yang disetorkan ke Jokowi tidak asal pilih dan telah dipertimbangkan dengan bebagai hal termasuk latar belakang pendidikan dan asal daerah.
Seandainya apa yang diungkapkan Adian ini benar, berarti tabir semestinya sudah harus terkuak. Dalam hal ini, ternyata ada campur tangan Presiden Jokowi, meski mungkin secara tidak langsung.
Artinya, permasalahan atau perseteruan antara Adian dengan Erick Tohir ini bisa segera diselesaikan dengan melibatkan Presiden Jokowi langsung. Soalnya, beliaulah yang telah memberikan harapan terhadap Adian untuk menyodorkan nama-nama guna di tempatkan sebagai direksi atau komisaris di perusahaan BUMN.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi idealnya segera mempertanyakan hal tersebut pada Erick Tohir. Apa alasannya tidak mengakomodir titipan Adian Napitupulu.
Apakah memang nama-nama yang disodorkan oleh Adian ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada menurut ketentuan perusahaan pelat merah atau ada hal-hal lainnya.
Atau, paling tidak tanyakan dulu pada Mensesneg. Jangan-jangan, Mensesneglah yang telah "menahan" nama-nama yang telah disodorkan oleh Adian tersebut.
Apapun alasannya, yang pasti jika perseteruan kedua pejabat publik ini tidak ingin semakin liar, dibutuhkan penanganan atau campur tangan Presiden Jokowi langsung.
Jika Presiden diam saja, jangan salahkan kalau ke depannya akan muncul beragam spekulasi dan praduga yang bisa-bisa menyudutkan dirinya. Salah-salah, mantan Wali Kota Solo ini bisa dianggap orang paling berdosa atas terjadinya perseteruan Adian versus Erick Tohir dimaksud.
Adian Dituding Blunder
Lepas dari masalah bantahan Adian tentang tidak merasa menitipkan orang-orangnya langsung terhadap Erick Tohir. Rupanya tuduhan Adian soal maraknya titipan nama-nama untuk ditempatkan pada posisi direksi dan komisaris, cukup mengusik Kementrian BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah, bahwa ribuan direksi dan komisaris di perusahaan milik negara tersebut merupakan orang-orang titipan.
Arya menyerang balik Adian, bahwa pernyataan politisi PDI-P tersebut blunder dan membuktikan bahwa sebenarnya Adian tidak memahami budaya yang ada di korporasi.
"Karena, mana ada perusahaan pernah buka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka," ujar Arya dalam keterangannya, Jumat (24/7/2020). Kompas.com.
Menurut Arya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN memiliki mekanisme tersendiri. Setiap orang yang terpilih menjabat direksi dan komisaris di perusahaan plat merah telah mengikuti serangkaian proses.
Atas dasar itu, Arya menyayangkan pernyataan dari Adian yang menyebut direksi dan komisaris BUMN merupakaan orang-orang titipan.
Apakah setelah ini masih akan ada episode-episode lainnya atas kasus perseteruan Adian versus Erick? Menarik kita tunggu.
Salam
