Adian Bantah Isu
Selain balik menyerang Kementrian BUMN, Adian juga langsung membantah isu, bahwa dirinya telah meminta jabatan kursi komisaris BUMN. Dia mengklaim, hanya diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan nama-nama calon komisaris untuk perusahaan-perusahaan pelat merah dimaksud.
"Presiden yang minta nama-nama dari kita. Kita enggak minta. Kita ditawarkan. Kalau mau, serahkan. Kemana? ke Mensesneg. Saya sudah serahkan," katanya di Jakarta, Kamis (23/7/2020). Wartaekonomi.com.
Lanjutnya, ia mengatakan, Jokowi sempat meminta para aktivis 1998 untuk menduduki komisaris BUMN.
"Pidato terbuka (Jokowi) juga di Hotel Sahid Jaya tentang kesempatan teman-teman 1998 jadi menteri, duta besar atau komisaris BUMN. Kita enggak minta, kita diminta dan ditawarkan," ujarnya.
Masih dikutip Wartaekonomi.com, Adian juga mengatakan bahwa nama-nama yang disetorkan ke Jokowi tidak asal pilih dan telah dipertimbangkan dengan bebagai hal termasuk latar belakang pendidikan dan asal daerah.
Seandainya apa yang diungkapkan Adian ini benar, berarti tabir semestinya sudah harus terkuak. Dalam hal ini, ternyata ada campur tangan Presiden Jokowi, meski mungkin secara tidak langsung.
Artinya, permasalahan atau perseteruan antara Adian dengan Erick Tohir ini bisa segera diselesaikan dengan melibatkan Presiden Jokowi langsung. Soalnya, beliaulah yang telah memberikan harapan terhadap Adian untuk menyodorkan nama-nama guna di tempatkan sebagai direksi atau komisaris di perusahaan BUMN.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi idealnya segera mempertanyakan hal tersebut pada Erick Tohir. Apa alasannya tidak mengakomodir titipan Adian Napitupulu.
Apakah memang nama-nama yang disodorkan oleh Adian ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada menurut ketentuan perusahaan pelat merah atau ada hal-hal lainnya.
Atau, paling tidak tanyakan dulu pada Mensesneg. Jangan-jangan, Mensesneglah yang telah "menahan" nama-nama yang telah disodorkan oleh Adian tersebut.
