ALIH-ALIH perseteruan politisi PDI Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, lebih mereda, yang ada justru malah sebaliknya. Sengketa di antara kedua tokoh penyokong pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tampak lebih memanas.
Entah siapa dan dari mana musabab terjadinya perseteruan antara Adian dengan Erick Tohir. Yang pasti, tiba-tiba saja cukup ramai di media massa, muncul kritikan dalam bentuk surat terbuka dari Adian, yang diberi tajuk "Jujur Saja, Siapa Mafianya Pak Menteri?"
Surat terbuka ini menyusul pernyataan Erick Tohir soal banyaknya mafia alat kesehatan untuk penanganan pandemi virus corona atau covid-19, di kementriannya.
Belum juga, surat pertama Adian mendapatkan respon dari mantan bos Inter Milan itu. Adian yang merupakan mantan aktivis'98 ini kembali melayangkan surat terbuka kedua.
Dalam kesempatan itu, surat terbukanya diberi tajuk " BUMN dan UMKM Dalam Cerita dan Angka, Siapa Pahlawan Sesungguhnya?".
Inti dari isi surat terbuka keduanya itu adalah soal penilaian Adian terkait kinerja Erick Tohir dalam mengelola BUMN, terutama tentang mekanisme penempatan para pejabat tinggi di seluruh perusahaan milik negara tersebut.
Satu hal lagi, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P tersebut menyinggung besaran utang BUMN senilai Rp. 5600 triliun. Utang ini jauh lebih besar dibanding utang luar negeri Malaysia, yang hanya Rp. 3.500 triliun.
Lagi, surat terbuka kedua dari Adian Napitupulu ini tidak banyak direspon Erick Tohir. Pemilik perusahaan Mahaka grup ini cenderung memilih bungkam.
Bungkamnya Erick Tohir tentu saja memantik multi tafsir. Boleh jadi, diamnya Erick karena merasa apa yang dituduhkan Adian itu benar, atau dia sedang menghindari konflik yang lebih panas.
Hingga pada akhirnya, atau beberapa waktu dari terbitnya surat terbuka keduanya dari Adian, Erick Tohir buka suara. Hanya saja, buka suaranya dia sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan atau dituduhkan Adian Napitupulu.
Dalam hal ini, Erick Tohir lebih terkesan ingin menyerang balik Adian Napitupulu. Menurutnya, kritikan yang kerap dilontarkan Adian tersebut, karena dirinya sejauh ini tidak mengakomodir orang-orang yang dititipkan pria kelahiran Manado, 9 Januari 1971 itu untuk menjabat pada jajaran direksi atau komisaris perusahan pelat merah.
Malah, Erick menyebut, titipan itu tidak hanya datang dari Adian, melainkan juga berasal dari LSM, partai politik, hingga para menteri.
Entah apa maksud sebenarnya Erick Tohir membuka borok mekanisme rekruitmen pihak-pihak untuk ditempatkan di perusahaan milik negara tersebut. Apakah ini keluhan atau sebatas curcol (curhat colongan)? Entahlah.
Namun, yang pasti dengan adanya pengakuan Erick Tohir dimaksud semakin menguatkan bahwa BUMN sebagai arena bancakan jabatan bagi pihak-pihak tertentu.
Dengan kata lain, jika marak atau mengandalkan mekanisme titip menitip, boleh jadi skill dan pemahaman tentang tugas dan fungsi jabatan yang diemban oleh orang-orang titipan itu menjadi prioritas nomor sekian.
Adian Serang Balik
Beda halnya dengan Erick yang lamban respon atau tidak bereaksi sama sekali atas segala tanya dan tuduhan Adian melalui dua surat terbukanya. Adian justeru bergerak cepat.
Politisi yang kerap keras dan tegas dalam setiap ada kesempatan acara debat atau talk show di program televisi tersebut langsung melancarkan serangan terhadap Erick dan kementriannya.
Adian langsung menuduh, bahwa pengisian jabatan direksi dan komisaris  di seluruh perusahaan pelat merah itu ditunjuk melalui jalur titipan. Dia menduga, jumlahnya mencapai kisaran 6000 hingga 7000-an lebih.
Masih dijelaskan Adian, seperti dikutip dari CNNIndonesia, selama ini perusahaan BUMN tak pernah membuka lowongan atau lelang jabatan untuk posisi direksi dan komisaris. Ia memastikan bahwa orang yang bisa duduk di jabatan tersebut pasti melalui jalur titipan dan dibawa oleh orang tertentu.
"Kalau tidak dititip, bagaimana orang bisa duduk di situ? kalau tidak dibawa, gimana bisa duduk di situ?" kata Adian, Kamis (23/7/2020).
Masih dikutip dari CNNIndonesia, Adian mengatakan saat ini asal-usul jelas yang menduduki kursi komisaris dan direksi perusahaan BUMN hanya sekitar 1.000 orang. Mereka memiliki latar belakang dari partai politik, kementerian/lembaga negara, relawan pendukung Jokowi hingga TNI/Polri.
Sedangkan sisanya, Adian menduga sekitar 5.000 orang direksi dan komisaris BUMN, latar belakangnya tak jelas. Hal itu, menurutnya kemungkinan titipan dari para mafia yang bergerak di berbagai sektor.
"Mungkin enggak di mana 5.000 itu titipan mafia migas, mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alkes dan sebagainya. Mungkin, tidak? Mungkin. Karena kita enggak tahu asal usulnya dari mana," kata Adian.
Kendati begitu, dugaan Adian ini dibantah Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Menurutnya, BUMN telah memperhatikan rekam jejak dan mereka yang terpilih telah melalui proses seleksi.
BUMN Tidak Sehat? Bukan Hal Baru
Sejatinya, kebobrokan yang terjadi di BUMN tidak sekedar tentang titip menitip orang untuk ditempatkan pada posisi-posisi jabatan tertentu.
Diakui atau tidak, kebobrokan dalam tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah ini sudah sejak lama terjadi. Hanya saja kesannya terjadi dalam baru-baru ini dan terkuak ke ruang publik, karena gebrakan yang telah dilakukan oleh Erick Tohir.
Dengan segala gebrakan yang dilakukan oleh Erick, berbagai penyimpangan dan penyelewengan, oleh oknum oknum pejabat BUMN, baik mengenai wewenang dan anggaran satu persatu mulai terungkap.
Konglomerasi BUMN yang diharapkan semakin dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, justru diduga malah menciptakan konglomeratisasi yang semakin memperkaya diri oknum pejabat BUMN.
Tentunya, secara umum pencapaian pemerintah dalam rangka membenahi sejumlah BUMN yang tidak sehat ini patut diapresiasi. Meski, sejujurnya ada pertanyaan yang mengganjal, Â kenapa baru sekarang dilakukan.
Padahal bertahun tahun sebelumnya mulai dari periode SBY hingga periode pertama Jokowi, sejumlah BUMN sudah lama bermasalah mulai dari mengalami defisit anggaran bahkan sampai nyaris pailit dan mesti diselamatkan dengan dana talangan dari pos anggaran negara lainnya.
Nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, tinggal bagaimana sekarang dan kedepannya, Erick Tohir bisa membenahi kementriannya lebih baik lagi.
Tentu saja, salah satunya dengan cara jangan asal menerima titipan orang untuk ditempatkan pada jabatan tertentu. Jika ini masih terus terjadi, dan dugaan Adian terkait adanya titipan dari mafia terbukti benar, maka jangan harap kalau BUMN bisa berubah lebih baik.
Salam
