TABIR perseteruan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir dengan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu, mulai terkuak.
Tabir dimaksud bukan semata-mata Adian menggunakan hak kontrolnya selaku anggota dewan pusat terhadap kementrian BUMN. Akan tetapi, ada hal lain yang cukup mengagetkan.
Diakui Erick dalam beberapa kesempatan wawancara dengan awak media, kritik Adian terhadap dirinya itu diduga kuat karena tidak diakomodirnya titipan politisi PDI-P tersebut untuk menempati posisi di jajsran direksi perusahaan pelat merah.
Benar tidaknya pengakuan Erick Tohir ini tentu saja hanya bisa dibuktikan oleh Adian sendiri. Apakah dia mengakui atau bahkan membantahnya.
Jika memang benar apa yang dikatakan Erick, berarti Adian telah berusaha mengintervensi mantan bos Inter Milan tersebut untuk mengakomodir kepentingannya dengan cara-caranya selama ini.
Tapi, jika Erick Tohir mengada-ngada, semestinya Adian segera membantah pernyataan yang cenderung menyudutkannya itu. Bila perlu, membawanya ke ranah hukum dengan tuduhan fitnah atau perbuatan tidak menyenangkan.
Sebab, kalau pernyataan Erick Tohir ini tetap dibiarkan, hanya akan menguatkan pemikiran publik bahwa Erick benar dan Adian salah. Dan, isu jabatan-jabatan direksi perusahaan pelat merah dijadikan bancakan akan terus menjadi bola liar.
Sekedar mengingatkan, dalam beberapa waktu terakhir, Adian Napitupulu begitu getol mengkritisi kinerja Erick Tohir dalam menahkodai kementrian kumpulan perusahaan pelat merah.
Setidaknya ada dua hal prinsip yang dilayangkan oleh politisi PDI-P melalui surat terbukanya.
Pertama, Adian bertanya soal pernyataan Erick tentang mafia alat kesehatan (Alkes) terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19, yang bertajuk, "Jujur Saja Siapa Mafianya Pak Menteri?"
Dalam surat terbuka itu, Adian seolah ingin menegaskan, sebenarnya yang mendominasi impor alat kesehatan (Alkes) itu justru kementrian yang dinahkodai oleh Erick sendiri.
Kedua, dalam surat terbukanya, Adian beri judul "BUMN dan UMKM Dalam Cerita dan Angka, Siapa Pahlawan Sesungguguhnya?".
Pada kesempatan itu, Adian menyoroti kinerja Erick dalam mengelola BUMN, khususnya tentang penempatan jajaran direksi di beberapa perusahaan pelat merah.
Bukan itu saja, pria kelahiran Manado, 9 Januari 1971 itu menyinggung besarnya utang BUMN yang mencapai Rp. 5600 triliun. Utang ini jauh lebih besar dibanding utang luar negeri Malaysia, yang hanya Rp. 3.500 triliun.
Di luar dua hal prinsip terkait kinerja Erick Tohir. Pria kelahiran Menado, 9 Januari 1971 itu juga menyinggung tentang syahwat politik bos mahaka tersebut pada Pilpres 2024.
Ada tuduhan, penempatan jajaran direksi di beberapa perusahaan milik negara itu diduga demi kepentingan Erick Tohir untuk memuluskan niatnya untuk maju pada kontestasi pemilihan umum lima tahunan dimaksud.
Kendati demikian, tuduhan itu lagi-lagi menjadi sumir. Karena sejauh ini Adian belum ada reaksi apapun atas pernyataan Erick Tohir tersebut.
Yang ada, justru pihak-pihak luarlah yang seolah gatal dengan adanya perseteruan kedua pejabat publik tersebut. Bahkan, ada sejumlah pihak yang menginginkan diadakan debat terbuka saja, agar permasalahannya jadi terang benderang.
Betapapun, perseteruan Adian dengan Erick Tohir diakui atau tidak, cukup memanaskan konstelasi politik nasional. Sehingga, ada beberapa pihak meminta agar Presiden Jokowi pun turun tangan, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut.
Iya, sejatinya permasalahan ini bisa segera ditangani. Sebab jika tidak, buka mustahil, Erick Tohir malah akan kembali membuka borok yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya.
Menteri Minta Jatah?
Erick Tohir menyebut, tidak hanya Adian yang ingin menitipkan orang-orangnya. Sejumlah pihak pun sama meminta jatah kursi komisaris dan direksi perusahaan pelat merah kepada dirinya. Pihak-pihak itu datangnya dari relawan, partai, dan organisasi masyarakat, dan juga menteri.
"Ini bukan sesuatu yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok. Saya hanya menjaga prosedur pemilihan berlangsung secara transparan dan kandidat yang terpilih bisa menjadi bagian transformasi BUMN," kata Erick. Dikutip Tempo.co yang melansir dari wawancara khusus bersama Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020.
Kata Erick, saat menyorongkan usulan komisaris dan direksi, para menteri harus bersurat kepadanya. Dia meminta usulan tersebut dituangkan dalam dokumen hitam di atas putih sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Sebab politik itu kadang menggiring. Kalau tidak senang kepada saya, dibilang komisaris ini orangnya Erick semua. Kalau ada surat, tinggal saya tunjukkan saja," tuturnya.
Bahkan, menurut Erick, ada pula pihak yang meminta jatah itu melalui perpesanan instan WhatsApp. Namun, dia tidak menggubris.
Masih dikutip dari Tempo.co, untuk menjaring nama-nama komisaris dan direksi, Erick mengakui menggunakan firma head, khususnya guna memilih pakar dan calon yang berkualitas.Â
Nama-nama yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas akan disorongkan kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya diputuskan.
Jika apa yang dikatakan Erick Tohir ini benar, saya jadi merasa, BUMN itu tak ubahnya sebagai sebuah perusahaan milik keluarga atau nenek moyang mereka. Mentang-mentang merasa dekat atau mungkin berjasa, lantas seenaknya minta jatah kursi direksi di perusahaan pelat merah.
Jika ini terus terjadi, bagaimana bisa Erick Tohir menjalankan roda kepemimpinananya sesuai dengan visi misi presiden, kalau ternyata masih banyak rongrongan dari pihak-pihak yang meminta jatah kursi.
Sebaliknya, jika Erick Tohir mau saja menerima titipan tanpa prosedur yang jelas, pria kelahiran 30 Mei 1970 ini sama saja tengah menjalankan politik dagang sapi.
Salam
