PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sepertinya akan segera mewujudkan ancamannya. Mantan Wali Kota Solo tersebut sempat mengatakan akan membubarkan sejumlah lembaga negara.
Hal itu Presiden Jokowi utarakan pada saat dirinya jengkel para seluruh jajaran kabinetnya, di acara sidang kabinet paripurna, Kamis (18/06/2020).
Kejengkelan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipicu oleh kinerja para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Beliau menilai kinerja pembantunya ini masih biasa-biasa saja. Padahal, negara tengah dihadapkan pada situasi pelik, akibat pandemi virus corona atau covid-19.
Sebenarnya, ancaman Presiden Jokowi tidak sekedar pembubaran lembaga. Pak Dhe (sebutan lain Jokowi) juga mengancam hendak mereshuffle kabinet. Hanya saja, belakangan ancaman reshuffle sepertinya buntu di tengah jalan.
Reshuffle kabinet boleh jadi buntu atau paling tidak, diundur. Namun, soal pembubaran lembaga negara, Presiden Jokowi sepertinya tidak main-main. Beliau rencananya akan mewujudkan niatnya itu dalam waktu dekat ini.
Setidaknya ada 18 kelembagaan yang akan dibubarkan. Semua itu harus dilakukan, salah satunya karena faktor anggaran. Semakin ramping suatu lembaga, akan semakin besar biaya yang dapat disimpan oleh negara.
"Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ujar Jokowi. Senin (13/7).Tempo.co.
Meski kali ini ucapan Presiden Jokowi terkesan serius alias tidak gertak sambal terkait pembubaran lembaga negara. Tetap saja tidak langsung dipercaya oleh sejumlah kalangan.
Mereka tetap khawatir, kalau apa yang diutarakan Presiden Jokowi ini tak lebih hanya sekadar memotivasi lembaga-lembaga negara dimaksud agar lebih termotivasi kinerjanya. Seperti apa yang telah dilakukan terhadap para pembantunya di kabinet.
Ya, semenjak adanya ancaman reshuffle kabinet, sejumlah menteri mulai menunjukan geliat. Meski mungkin belum mampu menunjukan hasil maksimal.
Sebut saja salah satu diantaranya adalah ditunjukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Institusi yang di nahkodai Syahrul Yasin Limpo, tiba-tiba saja mengenalkan kalung anti virus corona.
Kementan mengklaim bahwa kalung yang berisikan senyawa eucalyptol dari tumbuhan kayu putih itu bisa membunuh virus corona.
Namun, pada akhirnya klaim ini ditarik kembali, sebelum berpotensi menyesatkan masyarakat. Pasalnya setelah diteliti oleh para ahli, kalung tersebut tak ubahnya obat herbal biasa.
Pun dengan keluhan Presiden Jokowi tentang masih minimnya serapan anggaran untuk penanganan covid-19, pelan-pelan sudah mulai bisa dialokasikan.
Kembali pada rencana Presiden Jokowi untuk membubarkan sejumlah lembaga. Selain masih ada rasa khawatir dari sejumlah pihak. Rencana pembubaran lembaga ini juga tak urung disoroti oleh sejumlah politisi. Salah satunya datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Dikutip dari Tempo.co, Mardani mengatakan, pembubaran lembaga negara harus dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah.
"Monggo bubarkan, tapi selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah," kata Mardani, Selasa, 14 Juli 2020.
Masih dikutip Tempo.co, Mardani mengatakan, pembubaran lembaga juga harus didasarkan pada desain yang kokoh agar tak ibarat 'gali lubang tutup lubang'. Ia meminta pemerintah menganalisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada.
"Semua mesti dihitung dengan data dan fakta plus siapkan mitigasinya khususnya untuk ASN dan pekerjanya," kata Mardani.
Meski apa yang menyatakan ini dari pihak oposisi. Namun, jujur saya harus sepakat, kalau rencana pembubaran ini harus dihitung secara cermat dan tidak grasa-grusu.
Saya tidak ingin, kalau pembubaran lembaga ini sekadar menutupi rasa kecewa masyarakat, yang sudah menunggu adanya reshuffle kabinet.
Artinya, memang harus benar-benar berdasarkan kajian dan analisa matang. Jangan sampai, sekarang dibubarkan, besok lusa muncul lagi lembaga baru. Dan begitu seterusnya. Yang akhirnya, terjebak pada prilaku "gali lubang tutup lubang".
Kenapa saya bilang seperti ini? Karena wacana Presiden Jokowi guna merampingkan birokrasi bukan hanya kali ini.
Pada pidato pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi berencana akan merampingkan lembaga dan birokrasi.Â
Tapi, nyatanya berbanding terbalik.
Jokowi membentuk lembaga baru. Terus lagi, jumlah wakil menteri pun lebih gemuk dari periode sebelumnya. Dan, ditambah lagi dengan adanya staf khusus milenial.
Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Semoga, rencananya kali ini istiqomah. Tidak lagi terjebak pada kepentingan-kepentingan politik lainnya. Semoga.
Salam
