Kementan mengklaim bahwa kalung yang berisikan senyawa eucalyptol dari tumbuhan kayu putih itu bisa membunuh virus corona.
Namun, pada akhirnya klaim ini ditarik kembali, sebelum berpotensi menyesatkan masyarakat. Pasalnya setelah diteliti oleh para ahli, kalung tersebut tak ubahnya obat herbal biasa.
Pun dengan keluhan Presiden Jokowi tentang masih minimnya serapan anggaran untuk penanganan covid-19, pelan-pelan sudah mulai bisa dialokasikan.
Kembali pada rencana Presiden Jokowi untuk membubarkan sejumlah lembaga. Selain masih ada rasa khawatir dari sejumlah pihak. Rencana pembubaran lembaga ini juga tak urung disoroti oleh sejumlah politisi. Salah satunya datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Dikutip dari Tempo.co, Mardani mengatakan, pembubaran lembaga negara harus dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah.
"Monggo bubarkan, tapi selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah," kata Mardani, Selasa, 14 Juli 2020.
Masih dikutip Tempo.co, Mardani mengatakan, pembubaran lembaga juga harus didasarkan pada desain yang kokoh agar tak ibarat 'gali lubang tutup lubang'. Ia meminta pemerintah menganalisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada.
"Semua mesti dihitung dengan data dan fakta plus siapkan mitigasinya khususnya untuk ASN dan pekerjanya," kata Mardani.
Meski apa yang menyatakan ini dari pihak oposisi. Namun, jujur saya harus sepakat, kalau rencana pembubaran ini harus dihitung secara cermat dan tidak grasa-grusu.
Saya tidak ingin, kalau pembubaran lembaga ini sekadar menutupi rasa kecewa masyarakat, yang sudah menunggu adanya reshuffle kabinet.
Artinya, memang harus benar-benar berdasarkan kajian dan analisa matang. Jangan sampai, sekarang dibubarkan, besok lusa muncul lagi lembaga baru. Dan begitu seterusnya. Yang akhirnya, terjebak pada prilaku "gali lubang tutup lubang".
Kenapa saya bilang seperti ini? Karena wacana Presiden Jokowi guna merampingkan birokrasi bukan hanya kali ini.
