HEBOH? nggak juga sih. Cuma ada beberapa pihak yang cukup dikejutkan dengan penunjukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan ketahanan pangan nasional, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam beberapa warta yang pernah saya baca, ada beberapa pengamat mengaku janggal.Â
Mereka menilai, penunjukan Jokowi terhadap Prabowo untuk mengurusi program Food Estate (lumbung pangan) adalah ngawur. Penunjukan tersebut dinilai sebagai indikasi tata kelola pemerintahan amatiran.
Ada juga yang menilai, pelimpahan tanggung jawab sektor pangan terhadap Menhan Prabowo, sah-sah saja. Hanya saja, dikhawatirkan adanya tumpang tindih tanggung jawabnnya selaku Menhan dengan tugas barunya tersebut.
Di luar itu, tak sedikit pula yang mengaitkan penunjukan mantan Danjend Kopasus itu dengan Pilpres 2024 mendatang. Jokowi dinilai sengaja memberi "panggung" lebih pada Prabowo guna mendongkrak popularitas serta elektabilitasnya.
Asumsi ini berasal dari wacana akan "kawinnya" Prabowo dengan politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani, pada Pilpres 2024 mendatang.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dibesarkan oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Maka, saatnya bagi dia untuk membalas jasa itu dengan cara membuka jalan bagi Prabowo peluang menang Pilpres terbuka lebar.
Tentu saja hal tersebut di atas hanyalah asumsi atau hipotesa semata. Hal sebenarnya, hanya Presiden Jokowi sendiri yang tahu persis.
Tapi yang pasti, mantan Wali Kota Solo tersebut menepis semua anggapan yang berkembang di luar. Dia menyebut, ketahanan pangan adalah bagian dari pertahanan nasional.
Makanya dia menunjuk Menhan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab proyek lumbung pangan nasional di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah.
"Yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," katanya saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020. Tempo.co.
Jokowi menegaskan, kepemimpinan Menhan akan tetap didukung oleh Kementerian Pertanian.
"Tetap Mentan kan juga back di situ. Nanti urusan pertanian yang lain, pangan yang lain ya tetap Mentan," katanya.
Masih dikutip Tempo.co, Jokowi menegaskan lahan yang akan digunakan untuk lumbung pangan nanti bukanlah lahan gambut.Â
Pemerintah, telah memeriksa dan memastikan tanah di sana adalah aluvial. Nantinya, lumbung ini akan menjadi cadangan pangan sesuai kebutuhan yang ada.
Ya, sebagaimana diketahui, menjawab peringatan salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Food Agriculture Organization (FAO), tentang adanya kemungkinan negara-nagara di dunia terjadi krisis pangan.Â
Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah strategis dengan cara menciptakan program food estate atau lumbung pangan.
Program ini disebut-sebut untuk mendorong ekstensifikasi lahan pertanian. Sementara, total lahan yang disiapkan untuk memasok kebutuhan pangan nasional tersebut adalah sekitar 30.000 hektare (ha).
Namun, ke depannya pemerintah berharap, lumbung pangan tersebut bisa terus berkelanjutan dan berkembang. Targetnya, dalam dua tahun ke depan akan bertambah menjadi 148.000 ha.
Tentu saja, sebagai warga negara Indonesia. Saya dan kiranya segenap masyarakat lainnya berharap, bahwa program ini bisa berjalan lancar.Â
Sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah benar-benar terwujud. Indonesia mampu menjaga stabilitas ketahanan pangannya dengan baik. Aaminn.
Salam
