Menurut Ujang, pemerintah Indonesia harus terbiasa dengan sistem dan taat kepada aturan yang ada. Indonesia tidak boleh bergantung pada satu figur menteri di kementerian.
"Jadi jika terjadi reshuffle pun tak akan ada masalah. Karena sistem dan aturannya sudah berjalan," katanya.
Dengan berjalannya sistem dan aturan yang ada, maka menteri yang baru masuk tinggal melaksanakan tugas yang sudah ada sebelumnya.
"Jadi ganti menteri di tengah pandemi atau menjelang Pilkada tak masalah," tuturnya.
Sepakat dengan apa yang dikatakan Ujang. Dalam mereshuffle kabinetnya, Presiden Jokowi jangan ragu untuk segera mengganti menteri yang kinerjanya buruk. Sebab kalau tetap dibiarkan malah dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi.
Satu hal lagi, saya juga support dengan pernyataan Ujang terkait jangan terlalu bergantungnya Jokowi pada satu menteri.Â
Sebab ini dikhawatirkan akan muncul tuduhan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki stock nama lain yang lebih mumpuni dan bukan mustahil juga kalau mantan Wali Kota Solo ini dinilai tidak memiliki ketegasan dan terkesan "takut" oleh menteri dimaksud.
Kalau ini terjadi jelas akan tidak sehat bagi Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Benar, diakui atau tidak, Presiden Jokowi akan selalu "terkungkung" oleh kepentingan partai politik yang mendukungnya. Hanya saja, di periode terakhirnya ini saya rasa dia jangan terlalu manut dengan kepentingan para pendukungnya.
Sudah saatnya bagi Presiden Jokowi untuk melepaskan sedikit demi sedikit keterikatannya dengan partai politik pendukung dan fokus dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.Â
Biar kelak di masa-masa akhir jabatan atau selepas itu, dia bisa dikenang sebagai presiden yang benar-benar pro rakyat.
