TIDAK bisa dipungkiri, pandemi Virus corona atau covid-19 yang menyerang Negara Indonesia sejak awal bulan Maret 2019 lalu telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan.
Yang paling parah terkena dampak oleh penyebaran virus asal Wuhan, China tersebut tentu saja dua sektor. Yakni, sektor kesehatan dan ekonomi.
Meski hanya dua sektor tersebut di atas yang paling terkena dampak, tak urung membuat pemerintah pusat dan pemangku kebijakan yang berada di daerah dibuat kewalahan. Mereka harus benar-benar mengerahkan segala tanaga dan pikirannya guna mampu mematahkan penyebaran virus corona jangan sampai bergerak liar.
Hasilnya?
Maaf, hingga hari ini memang belum mampu menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan.Â
Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kenaikan jumlah kasus positif dan kematian. Meski patut diakui juga, grafik kenaikan jumlah pasien sembuh juga menunjukan progres positif.
Terlepas dari hasil yang masih belum menunjukan hasil maksimal. Seperti telah disinggung di atas, pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga. Baik itu memproteksi warga masyarakatnya dari ancama virus corona maupun menjamin hak dasar masyarakat terdampak.
Sebagai contoh, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani menerbitkan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19.
Perppu yang kemudian disyahkan menjadi Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatasi segala permasalahan yang diakibatkan virus corona, yang diterjemahkan dalam bentuk bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.
Apa lacur, pasca Presiden menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2020, sejumlah pihak menentangnya. Mereka menganggap Perppu tersebut tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 45.
Pihak-pihak yang menentang diterbitkannya Perppu tersebut di atas adalah tokoh Muhamadiyah, seperti Din Syamsuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono dan  politisi senior, Amien Rais. Bahkan, sebelumnya, Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menentang dan menggugatnya.
Tak hanya mereka, politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu dan Artelia Dahlan juga tak urung angkat bicara. Kedunya mengkritik mengkritik 'pasal imunitas' dalam Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut.
Menurutnya, pasal imunitas bertentangan dengan amanah konstitusi UUD 45 yang menegaskan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum.
Selain masalah Perppu, masih ada beberapa masalah kebijakan Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi virus corona yang memantik protes publik. Salah satu diantaranya adalah terkait kebijakan New Normal.
Tak sedikit kalangan yang menganggap dan mengatakan bahwa kebijakan New Normal tidak relevan dengan kondisi tanah air yang masih bergelut dengan ancaman pandemi covid-19.
Semestinya pemerintah lebih memperketat peraturan sebelumnya yang telah diterapkan yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan malah sebaliknya.
Meski demikian, Presiden Jokowi dan pemerintahannya kekeuh dengan pendiriannya, dengan dalih demi menyelamatkan sektor ekonomi dari keterpurukan lebih parah.
PDIP Siap Pasang Badan
Rupanya segala kritik, protes dan sejenisnya yang datang menyerang Presiden Jokowi ini dirasakan betul oleh para petinggi PDI Perjuangan.
Mereka menganggap langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi virus corona termasuk stimulus ekonomi telah tepat.
Untuk itu, mereka akan selalu memberikan dukungan penuh dan para "banteng" (Baca : PDI Perjuangan) siap pasang badan bagi Presiden Jokowi.
"PDI Perjuangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah bekerja keras dan terus berjuang membantu rakyat agar Indonesia secepatnya bisa mengatasi dampak Covid-19. Kami berikan dukungan penuh dan siap pasang badan bagi Presiden Jokowi di dalam penanganan Covid19, demikian halnya di dalam menghadapi kelompok tertentu yang terus melalukan provokasi, memancing di air keruh, dan menganggu ketentraman masyarakat. Pada saat bersamaan partai terus melakukan dialog dan jaring aspirasi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/7). Dikutip dari Jpnn.com.
Hasto juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Sejumlah isu, kata Hasto, dibahas Megawati dalam pertemuan itu.
Salam
