Trans Jakarta Berkarat Dialihkan Issuenya ke TNI Berpihak?

Bukan rahasia lagi jika Gubernur DKI dalam masa cuti Jokowidodo adalah Penanggung jawab penggunaan anggaran di DKI jakarta  dan sebagai  pertanggungjawaban atas bocornya uang APBD dalam pembelian  Trans Jakarta , tetapi mengapa dia tidak dijadikan tersangka..!?

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto, Drajat Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus dari Dishub DKI, dan Setyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Jokowidodo oleh pendukungnya terlanjur disebut bersih atau jujur  jadi mereka tidak sudi dan tidak rela jika Jokowidodo dikaitkan dengan korupsi di Trans Jakarta ini.

tetapi bisakah memang dalam fakta Kepala Dinas Terlibat sendirian bersama Kontraktor ( Pihak ke 3 yang melaksanakan) tanpa sepengatahuan Jokowi sementara dia adalah Gubernur yang pastinya sudah Blusukan melihat mobil mobil contoh itu...! bukankah dia suka blusukan..!

Fakta keterlibatan  Hari Sabarno dalam transaksi Mobil Damkar beberapa tahun lalu  yang juga melibatkan banyak Pemerintah daerah  termasuk Walikota Makassar waktu itu  sebagai bukti adanya tanggung jawab  Gubernur atas keluarnya anggaran pembelian Transjakarta itu  yang bisa diketegorikan kerugian negara dan memperkaya orang lain..!

Jokowi yang dipersepsikan oleh pendukungnya bersih -sederhana jujur dan merakyat tidaklah sepenuhnya benar sebab dalam kasus Trans Jakarta patut diduga Gubernur DKIlah yang mengarahkan pemenang tender atau paling tidak memutuskan yang menang dan seharusnya Gubernur DKI memeriksa mobil contoh yang dispesifikasikan sebagai mobil yang akan dipakai oleh Warga Jakarta itu.

Kenapa sekarang mobil mobil itu pada mogok dan karatan sebelum waktunya..? itulah semua yang mestinya disadari oleh Gubernur DKI betapa dia telah abai dan ceroboh serta tidak hati hati menggunakan anggaran Pemerintah dalam pembelian Mobil ini.

Mestinya ada Mobil Contoh yang diperlihatkan sebelum didatangkan semua mobil mobil itu dan pada akhirnya pada saat datangpun mestinya di cek mesin,body dan sebagainya , sehingga benar benar mobil yang dibeli Trilyunan itu tidak mogok  terlalu cepat dan malah menjadi bahan tertawaan orang. bukankah dia aktif mengecek  drainase sampai ukurannya kecil yang di shoting di TV segala itu..!

Sekarang para pembela Jokowi berusaha mati matian menolak Jokowi dijadikan tersangka ,adalah hal yang sangat lucu sementara dia adalah penanggung jawab DKI karena dia adalah Gubernur.

Walaupun Kepala Dinas Perhubungan di jadikan tersangka, mestinya Gubernurnya juga ikut sebab Kepala dinas pada umumnya ikut bekerja dan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Gubernur, tidak mungkin anggaran Trilyunan itu hanya diputuskan oleh seorang Kepala Dinas baik pemenangnya maupun melihat mobil contohnya...! nah..

untuk mengatasi bola panas Trans jakarta ini dimunculkanlah issue keterlibatan TNI dalam hal ini Babinsa yang katanya  mendata warga untuk mengetahui  pilihan masayarakat, tentu saja hal tersebut adalah hal yang lucu dan aneh  karena tidak memungkinkan di era sekarang TNI bisa menyuruh nyuruh seseorang untuk memilih pilihan yang dikehendaki TNI.

Udar sendiri ditetapkan sebagai  tersangka kasus korupsi bus transjakarta senilai Rp 1,5 triliun. Kejagung menjadikannya tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Udar merupakan mantan Kadishub DKI Jakarta era Gubernur Joko Widodo (Jokowi).  Udar mengatakan, Jokowi mengetahui mengenai didatangkanya ratusan bus tersebut.''Gubernur bukan sebagai pribadi loh ya. Sebagai kepala daerah, jangan diseret-seret secara pribadi,'' (Republika online ).

Terlebih dalam beberapa konferensi pers yang digelar Pristono, dia mengungkapkan jika Jokowi mengetahui seluruh proses pengadaan ratusan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) itu.

nah..Mengatasi pemberitaan soal Bus Trans Jakarta yang berkarat itu  muncullah TNI  terindikasi tidak netral melalui Babinsa yang mendatangi warga..! , sekarang khan jaman sms dan juga jaman bebas

gampang saja mengetahui sudah berapa lama dan berapa banyak yang telah didatangi..? pasti jika memang terstruktur dan masif sudah rame di koran dan Tv tetapi yang muncul adalah tudingan dan bantahan Panglima TNI  , disisi lain beberapa Media yang pro Jokowi justru mengipas ngipas hal ini dan mengatakan seharusnya panglima tidak mendahului memberi pernyataan.

jelas sekali ada pihak pihak  yang tidak menghendaki Prabowo Subianto memenangkan pilpres 2014 dan mengupayakan berbagai cara termasuk menghembuskan TNI tidak netral agar Prabowo menjadi di benci dan tidak disukai rakyat, hanya saja sekarang masyarakat tidak mudah juga diperdaya dengan mengatakan TNI tidak netral kalau memang tidak netral kata panglima laporkan saja..!

Jadi issue TNI berpihak ini pisau yang bermata ganda, disamping mengalihkan issue soal Jokowi terlibat dalam Mobil Transjakarta juga sekalian menggebuk Prabowo yang dipersepsikan  berkolaborasi dengan TNI untuk memenangkan dirinya..!?

Tapi tentu saja Prabowo tidak mungkin bisa mengotorisasi TNI yang  mempunyai Panglimanya sendiri. ya mungkin dimasa lalu ketika ada Golkar dan Jalur Abri serta Birokrasi  tetapi sekarang hal seperti itu sudah tidak memungkinkan di jaman facebook ini, jaman twitter ini  karena semua gerak gerik sekarang dengan mudah bisa diberitakan jika memang  ada.

Suatu hal yang pasti , Mobil Transjakarta yang lebih satu trilyun itu memang seharusnya tidak sampai di Jakarta dengan kondisi demikian  nah sekarang sudah terlanjur datang dan pada karatan, mesti ada tanggung jawab Gubernur sebab dialah yang memutuskan siapa yang mengerjakan proyek tersebut.

Jokowi telah menyatakan siap diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengadaan bus Transjakarta berkarat. Kuasa Hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis menegaskan, Jokowi mndukung langkah Kejagung untuk mengungkap skandal dalam pengadaan Bus Transjakarta.(Sindonews.com)

"Gubernur siap diperiksa Kejagung karena Jokowi merupakan warga negara yang mematuhi hukum," ujar Todung Mulya Lubis di Posko Pemenangan Jokowi 4 Presiden (JW4P) di Menteng, Jakarta, Kamis 22 Mei 2014.( Sindonews.com)

Jadi kita tunggu saja tapi jangan alihkan isue dunk..!!