Efektivitas BLT Dalam Mengurangi Kemiskinan ; Perspektif SDGs & Kebijakan Energi

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah besar, dengan 25,22 juta orang hidup dalam keadaan miskin per Maret 2024. Mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) adalah solusi yang disarankan, karena akan lebih efektif menjangkau kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan pada tahun 2030. Ini juga memiliki peluang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk meningkatkan keadilan dalam penyaluran bantuan karena saat ini lebih dari 70% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat mampu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat miskin dan rentan yang tidak seharusnya menerima bantuan.Karena beberapa alasan, pengalihan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat penting seperti,

1. Perlindungan Kelompok Rentan 

BLT akan memberikan bantuan kepada 20,65 juta keluarga saat menghadapi kesulitan keuangan. BLT diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga 

2. Stabilitas Ekonomi 

Mengurangi ketergantungan pada subsidi BBM memungkinkan anggaran dialokasikan untuk inisiatif yang lebih berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

 Untuk mengatasi ketidakadilan distribusi yang menyebabkan masyarakat miskin dan rentan tidak mendapatkan bantuan yang memadai, diperlukan peralihan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, kenaikan harga energi di seluruh dunia berdampak pada anggaran nasional, sehingga pemerintah harus mencari cara yang lebih efisien untuk mengelola anggaran mereka. BLT mencegah inflasi yang dapat merugikan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil meskipun harga energi naik. 

Akurasi data penerima sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) tepat sasaran.

Program BLT harus menggunakan data yang valid dan terverifikasi, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial. Pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masyarakat membutuhkan BBM dalam kegiatan sehari-hari namun terkendala biaya karena mereka berasal dari kalangan miskin atau rentan.

Pemberian subsidi BBM dinilai kurang efektif untuk mengurangi kemiskinan karena pada kenyataannya, subsidi BBM seringkali tidak tepat sasaran, dimana justru tersalurkan kepada kalangan mampu yang tidak memerlukan bantuan subsidi BBM. Pengalihan subsidi BBM menjadi BLT dapat digunakan sebagai solusi tetapi harus sangat diperhatikan terutama dalam keakuratan data agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran bantuan. 

Pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait pendataan masyarakat yang membutuhkan subsidi BBM. Data harus akurat agar pemberian subsidi BBM maupun BLT tersalurkan dengan baik dan dapat efisien dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Ketidakadilan dalam pembagian subsidi BBM terjadi karena bantuan tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin dan rentan tidak menerima bantuan yang memadai. 

Menurut Andhyta Fireslly Utami, CEO Think Policy, pemerintah harus mengubah kebijakan subsidi karena data yang salah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membuat penerima bantuan tidak sah. Masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi dan pengawasan yang lemah, yang memungkinkan penyalahgunaan dan penyelewengan BBM bersubsidi. 

Selain itu, ketidakseimbangan pasokan bahan baka minyak antarwilayah sering dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk menimbun dan menjual kembali bahan bakar minyak dengan harga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi ketersediaan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. 

Pemerintah Indonesia harus mengurangi anggaran karena kenaikan harga energi global yang signifikan.

Pemerintah berpikir bahwa subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dapat meningkatkan defisit anggaran, jadi mereka berencana untuk mengubah subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara campuran, dengan sebagian subsidi tetap ada dan sebagian dialihkan ke bantuan uang. Untuk menghindari kerugian bagi perusahaan dan memastikan pengendalian sumber daya oleh negara, Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Kementerian ESDM, menekankan bahwa semua barang, termasuk BBM, harus ada yang membayarnya. 

Karena biaya hidup tidak meningkat seiring dengan pendapatan, kenaikan harga barang dan jasa mengurangi daya beli masyarakat. Banyak orang terjebak dalam utang konsumtif seperti kartu kredit dan pinjaman online karena rendahnya upah minimum dan ketimpangan pendapatan. Akibatnya, alokasi untuk kebutuhan sehari-hari dikurangi oleh beban cicilan, sementara ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa semakin memburuk.