Efektivitas BLT Dalam Mengurangi Kemiskinan ; Perspektif SDGs & Kebijakan Energi

Pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait pendataan masyarakat yang membutuhkan subsidi BBM. Data harus akurat agar pemberian subsidi BBM maupun BLT tersalurkan dengan baik dan dapat efisien dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Ketidakadilan dalam pembagian subsidi BBM terjadi karena bantuan tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin dan rentan tidak menerima bantuan yang memadai. 

Menurut Andhyta Fireslly Utami, CEO Think Policy, pemerintah harus mengubah kebijakan subsidi karena data yang salah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membuat penerima bantuan tidak sah. Masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi dan pengawasan yang lemah, yang memungkinkan penyalahgunaan dan penyelewengan BBM bersubsidi. 

Selain itu, ketidakseimbangan pasokan bahan baka minyak antarwilayah sering dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk menimbun dan menjual kembali bahan bakar minyak dengan harga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi ketersediaan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. 

Pemerintah Indonesia harus mengurangi anggaran karena kenaikan harga energi global yang signifikan.

Pemerintah berpikir bahwa subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dapat meningkatkan defisit anggaran, jadi mereka berencana untuk mengubah subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara campuran, dengan sebagian subsidi tetap ada dan sebagian dialihkan ke bantuan uang. Untuk menghindari kerugian bagi perusahaan dan memastikan pengendalian sumber daya oleh negara, Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Kementerian ESDM, menekankan bahwa semua barang, termasuk BBM, harus ada yang membayarnya. 

Karena biaya hidup tidak meningkat seiring dengan pendapatan, kenaikan harga barang dan jasa mengurangi daya beli masyarakat. Banyak orang terjebak dalam utang konsumtif seperti kartu kredit dan pinjaman online karena rendahnya upah minimum dan ketimpangan pendapatan. Akibatnya, alokasi untuk kebutuhan sehari-hari dikurangi oleh beban cicilan, sementara ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa semakin memburuk.