Demokrasi dan Undang-undang Indonesia Berdasarkan Instrumental dan Hakikat

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat 

kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada 

ketuhanan, kemanusiaan, yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, demokrasi adalah sebagai sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Indonesia dalam sistem demokrasi pancasila merupakan kepribadian bangsa yang setiap silanya dalam pancasila memiliki posisi yang sama. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan partisipasi aktifnya warga negara dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan serta dipastikan bahwa perundang-undangan di negara ini harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan arahannya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar bagi hidup bernegara masyarakat Indonesia. 

Ciri-ciri demokrasi pancasila adalah dapat berkedaulatan berada di tangan rakyat, selalu didasari oleh kekeluargaan dan gotong royong, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghargai hak asasi manusia. Hakikat Demokrasi Pancasila adalah upaya menempatkan kekuasaan politik tertinggi pada rakyat. Istilah ini diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. 

A. Berdasarkan sudut pandang 

Sistem politik demokrasi berdasarkan sudut pandang ideologi dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu;

1. Demokrasi konstitusional

Ciri dari demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintah terbatas. Pada 

pemerintahan ini tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

2. Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar.Demokrasi rakyat adalah mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. 

B. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Sistem politik demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Demokrasi langsung

Dalam sistem ini, rakyat secara langsung mengedepankan kehendaknya dalam 

rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi langsung bisa berjalan, jika 

negara yang dimiliki jumlah penduduk sedikit dan berwilayah kecil.

b. Demokrasi perwakilan

Demokrasi perwakilan banyak digunakan karena jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya semakin luas. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk bisa menerapkan sistem demokrasi langsung.

c. Demokrasi perwakilan sistem Referendum

Demokrasi ini adalah gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi 

perwakilan. Dalam pelaksanaannya, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk 

dalam lembaga perwakilan. Tetapi, lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

C.Berdasarkan titik perhatian 

Sistem politik demokrasiberdasarkan titik perhatiannya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Demokrasi formal

Demokrasi formal sangat menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai usaha untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

b. Demokrasi material

Demokrasi material berupaya dapat menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan jika pada persamaan bidang politik, kurang menjadi perhatian bahkan terkadang dihilangkan.

c. Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang dilaborasikan kebaikan dan membuang keburukan pada demokrasi formal maupun demokrasi material. Pada sistem ini persamaan derajat dan hak setiap warga dapat diakui.

Pemerintahan dari rakyat atau bisa disebut dengan (government of the people), pemerintahan dari rakyat dapat berhubungan dengan sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari rakyat karena hal tersebut sangat penting bagi pemerintah dan akan membantu menjalankan roda birokrasi dan program- programnya. Pengawasan ini dilakukan oleh rakyat-rakyat secara langsung atau bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui DPR. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Hakikat Demokrasi digolongkan menjadi tiga sudut pandang, yaitu ideologi, cara 

penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

Demokrasi politik memiliki visi utamanya untuk 

membawa keadilan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, realitanya menjadikan masyarakat juga sebagai objek atau pasar. Sebagian dirinya menjadi produk untuk menawarkan segala kelebihan dibanding produk lainnya agar masyarakat pasar memilih produk tersebut. Rumusan Pancasila sejak awal sudah memiliki visi besar yaitu untuk membawa masyarakat Indonesia yang merdeka secara politik, ekonomi, dan budaya. Demokrasi bukan hanya sebatas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, tetapi sebuah keadaan yang adil dalam ketiga hal tersebut. Secara sosiologis, rakyat Indonesia sejatinya bersifat kental dengan prinsip kebersamaannya. Kekuatan masyarakat serta intuisi kebersamaan yang dimiliki mampu untuk menghadapi segala permasalahan dan tantangan dalam bebagai aspek kehidupan. Setiap butir nilai yang terkandung pada pancasila dapat mewakili kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Permasalahan utama tidak terletak pada substansi dari pancasila, namun pada paradigma masyarakat yang masih menganggap ideologi sebagai dogma harus diterima tanpa mencari tahu kebenarannya. Permasalahan selanjutnya terletak pada praktik politisasi pancasila untuk membungkamkan pihak yang bertentangan dengan pemerintah dan memberantas pemikiran-pemikiran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut subyektif penulis, siapapun pemerintah yang berkuasa, akan cenderung untuk mengganti pancasila dengan ideologi lain. Praktik dari demokrasi politik bisa dikatakan bertentangan dengan demokrasi politik yang dirumuskan oleh pancasila. Maraknya isu yang dapat menimbulkan perpecahan antar elemen 

masyarakat, serta partisipasi politik yang didominasi oleh masyarakat kelas karena masih menjadi ironi dalam praktik demokrasi hari ini.