Demokrasi dan Undang-undang Indonesia Berdasarkan Instrumental dan Hakikat

Pemerintahan dari rakyat atau bisa disebut dengan (government of the people), pemerintahan dari rakyat dapat berhubungan dengan sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari rakyat karena hal tersebut sangat penting bagi pemerintah dan akan membantu menjalankan roda birokrasi dan program- programnya. Pengawasan ini dilakukan oleh rakyat-rakyat secara langsung atau bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui DPR. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Hakikat Demokrasi digolongkan menjadi tiga sudut pandang, yaitu ideologi, cara 

penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

Demokrasi politik memiliki visi utamanya untuk 

membawa keadilan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, realitanya menjadikan masyarakat juga sebagai objek atau pasar. Sebagian dirinya menjadi produk untuk menawarkan segala kelebihan dibanding produk lainnya agar masyarakat pasar memilih produk tersebut. Rumusan Pancasila sejak awal sudah memiliki visi besar yaitu untuk membawa masyarakat Indonesia yang merdeka secara politik, ekonomi, dan budaya. Demokrasi bukan hanya sebatas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, tetapi sebuah keadaan yang adil dalam ketiga hal tersebut. Secara sosiologis, rakyat Indonesia sejatinya bersifat kental dengan prinsip kebersamaannya. Kekuatan masyarakat serta intuisi kebersamaan yang dimiliki mampu untuk menghadapi segala permasalahan dan tantangan dalam bebagai aspek kehidupan. Setiap butir nilai yang terkandung pada pancasila dapat mewakili kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Permasalahan utama tidak terletak pada substansi dari pancasila, namun pada paradigma masyarakat yang masih menganggap ideologi sebagai dogma harus diterima tanpa mencari tahu kebenarannya. Permasalahan selanjutnya terletak pada praktik politisasi pancasila untuk membungkamkan pihak yang bertentangan dengan pemerintah dan memberantas pemikiran-pemikiran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut subyektif penulis, siapapun pemerintah yang berkuasa, akan cenderung untuk mengganti pancasila dengan ideologi lain. Praktik dari demokrasi politik bisa dikatakan bertentangan dengan demokrasi politik yang dirumuskan oleh pancasila. Maraknya isu yang dapat menimbulkan perpecahan antar elemen 

masyarakat, serta partisipasi politik yang didominasi oleh masyarakat kelas karena masih menjadi ironi dalam praktik demokrasi hari ini.