Penulis : Salsabila Lathifah Arini -- Mahasiswa Universitas Airlangga
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan yang kaya dan melimpah, namun juga perlu menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan sektor perikanan yang luas. Dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, diperlukan sistem pemantauan yang efektif dan efisien. Saat ini, pengembangan teknologi remote monitoring semakin menjadi fokus utama dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Salah satu teknologi yang menonjol dalam pengelolaan perikanan adalah Vessel Monitoring System (VMS).
Â
VMS memungkinkan pemantauan kapal perikanan secara jarak jauh melalui penggunaan perangkat elektronik dan teknologi komunikasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi GPS (Global Positioning System) dan transponder yang terpasang di kapal perikanan untuk melacak dan memantau pergerakan kapal serta aktivitas perikanan yang dilakukan (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017). Meskipun potensi yang dimiliki oleh teknologi ini sangat besar, namun apa saja tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk menerapkan remote monitoring perikanan yang efektif di Indonesia pada tahun 2023 ?
1. Tantangan Teknis
Penerapan remote monitoring perikanan memerlukan infrastruktur teknis yang memadai, termasuk aksesibilitas komunikasi satelit yang stabil dan handal. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022, saat ini hanya sekitar 30% dari total kapal perikanan di Indonesia yang dilengkapi dengan sistem VMS (Mahardi & Suhery, 2022). Artinya, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas teknologi ini di seluruh wilayah perikanan Indonesia.
2. Keterbatasan Sumber Daya
Penerapan remote monitoring perikanan membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi remote monitoring masih terbatas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk sektor perikanan dan kelautan hanya sekitar 1,5% dari total anggaran pemerintah (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021). Diperlukan peningkatan investasi dan pengalokasian dana yang lebih besar untuk mendukung pengembangan dan implementasi teknologi remote monitoring yang lebih luas di Indonesia.
3. Regulasi dan Kebijakan
Selain tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya, pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi remote monitoring juga menjadi faktor penting. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait penggunaan VMS dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pengelolaan perikanan. Namun, masih diperlukan peninjauan dan penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan keberhasilan implementasi remote monitoring perikanan di Indonesia.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 2.000 kapal perikanan di Indonesia telah dilengkapi dengan sistem VMS. Meskipun jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih jauh dari capaian yang diharapkan. Selain itu, ada sekitar 6.000 kapal perikanan yang belum dilengkapi dengan teknologi ini. Teknologi remote monitoring memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor perikanan. Data yang dikumpulkan melalui VMS dapat digunakan sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menghadapi isu-isu perikanan yang sensitif, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan spesies yang dilindungi, atau penyalahgunaan izin perikanan. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperluas cakupan penggunaan VMS agar dapat mencakup lebih banyak kapal perikanan di seluruh wilayah perairan (Mahardi & Suhery, 2022).
Selain VMS, teknologi remote monitoring lainnya yang dapat berguna dalam bidang perikanan adalah Automatic Identification System (AIS) dan sensor pemantauan lingkungan. Berdasarkan data terbaru, sekitar 40% kapal perikanan di Indonesia telah dilengkapi dengan sistem AIS (Silvester Simau, 2022). Hal ini memungkinkan pemantauan kapal secara real-time dan memfasilitasi pertukaran informasi antar kapal serta dengan pusat pengawasan. Penggunaan AIS dapat membantu meningkatkan keselamatan pelayaran dan mencegah insiden tabrakan kapal, yang secara tidak langsung berdampak pada keberlanjutan perikanan. Sementara itu, penggunaan sensor pemantauan lingkungan dalam remote monitoring perikanan juga memiliki potensi besar. Data sensor yang mengukur suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan parameter lingkungan lainnya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi perairan dan mempengaruhi kehidupan ikan. Dengan informasi ini, keberlanjutan stok ikan di laut dapat dipantau dan penyesuaian tindakan pengelolaan perikanan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.
Pemerintah dan kementerian terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pengembangan dan penerapan teknologi remote monitoring dalam sektor perikanan. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan pengadaan perangkat remote monitoring, pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dalam penggunaan teknologi ini yang dapat mencakup aspek pengelolaan data dan analisis informasi yang dihasilkan oleh sistem remote monitoring, sehingga nelayan dapat memanfaatkannya secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan mereka, serta penyusunan regulasi yang mendukung implementasi dan penggunaan teknologi remote monitoring secara efektif. Regulasi ini juga harus mencakup mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terdeteksi melalui sistem remote monitoring.
Pada era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, penggunaan remote monitoring dalam sektor perikanan menjadi semakin penting. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Indonesia dapat memperkuat pengawasan, pengelolaan, dan keberlanjutan perikanan, serta melindungi sumber daya kelautan yang berharga. Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu dilakukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor industri perikanan, dan lembaga riset untuk mempercepat pengembangan teknologi remote monitoring yang lebih canggih dan efisien sangatlah penting. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam menerapkan teknologi remote monitoring perikanan yang sangat menjanjikan untuk membentuk negara maritim dengan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.
Â
Penerapan teknologi remote monitoring oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan  juga memberikan kontribusi positif dalam pemantauan dan pengelolaan perairan secara global. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan keseimbangan ekosistem laut. Dengan adanya sistem pemantauan jarak jauh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dapat mengawasi aktivitas perikanan secara real-time, mengurangi praktik ilegal, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan. Melalui upaya ini, diharapkan dapat tercipta keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan yang berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat nelayan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.
Melalui pemanfaatan potensi teknologi yang ada dan terus mendorong inovasi, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam menerapkan solusi pintar untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Dengan menerapkan strategi pengembangan teknologi remote monitoring baik VMS dan AIS yang canggih dan inovatif, Indonesia dapat memperkuat pengawasan perikanan, melindungi sumber daya kelautan yang berharga, serta mendorong keberlanjutan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada sektor perikanan Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk menjadi contoh dan pemimpin dalam penerapan teknologi remote monitoring perikanan bagi negara-negara lain di dunia.
Referensi :
Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021. Laporan Kinerja Kementrian Kelautan dan Perikanan 2021, Jakarta: s.n.
Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017. essel Monitoring System Perkuat Pengawasan Illegal Fishing.
Mahardi, I. G. N. K. H. & Suhery, N., 2022. PENERAPAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) PADA KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN. ALBACORE, 6(3).
Silvester Simau, I. P. J. I. M. J. M. P. P. G. K. d. G., 2022. Kajian Pemanfaatan Ais (Automatic Identification System) Dalam Melacak Aktifitas Illegal Fishing Pada Kapal Dan Ais Hybrid Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan. Jurnal Bluefin Fisheries, 4(2).
