Jual Beli Makanan Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Sebagai hasil dari adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, internet kian menjadi media untuk melakukan kegiatan usaha yang dikenal dengan sebutan e-commerce. Sistem elektronik ini memungkinkan customer untuk melakukan transaksi jual beli secara efisien karena tidak terbatas pada tempat dan waktu. 

Melalui e-commerce, transaksi yang bersifat konvensional tidak lagi ditemui, sehingga dapat dengan bebas mengumpulkan informasi dan melakukan perbandingan antar barang/jasa. 

Tak hanya terbatas pada pakaian dan kebutuhan tersier lainnya, saat ini e-commerce juga telah mencakup pada layanan pesan antar yang dapat digunakan sebagai media untuk membeli makanan secara online yang dapat dilakukan dengan metode pembayaran secara tunai ataupun nontunai. 

Transaksi jual beli online telah menjadi trend dikalangan generasi milenial saat ini yang pada prinsipnya bertumpu pada aspek kepercayaan kedua belah pihak. 

Hal ini dapat dilihat dari Iklan Data Analitik (ADA) yang menunjukkan bahwa disaat pandemi Covid-19, aktivitas jual beli online meningkat hingga 400% sejak bulan Maret 2020. Selain itu, data dari Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan transaksi melalui e-commerce pada Maret 2020 mencapai 98,3 juta transaksi. 

Apakah jual beli online berbeda dengan jual beli konvensional?

Pada dasarnya, transaksi jual beli secara online memiliki akad sama dengan akad jual beli konvensional dan merupakan perjanjian seperti pada umumnya. Berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara online tentu saja memiliki hak dan kewajiban sebagai pihak yang melakukan perjanjian. 

Perbedaannya dengan perjanjian jual beli konsvensional hanya terletak pada media yang digunakan dimana  pihak penjual dan pembeli harus bertemu langsung untuk menyepakati apa yang diperjualbelikan. 

Sedangkan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online, proses kesepakatan yang terjadi membutuhkan akses internet sebagai media utamanya, sehingga terjadi proses perjanjian jual beli tanpa perlu pertemuan dan terjadi proses tawar menawar yang dapat dilakukan dimana saja. 

Suatu perjanjian jual beli disebut sebagai perjanjian yang sah apabila kedua belah pihak telah setuju mengenai unsur pokok dalam perjanjian jual beli itu sendiri. 

Unsur pokok tersebut mengenai harga dan barang yang telah ditentukan wujud dan jumlahnya ketika akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Bukan hanya sekedar kekuasaan atas barang tersebut yang harus diserahkan penjual ke pembeli, melainkan juga penyerahan (levering) secara yuridis. 

Pelaku usaha wajib menyertakan informasi yang benar dan sesuai mengenai barang/jasa yang ditawarkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjual barang/jasa yang dianggap halal dan sah secara hukum. 

Lantas bagaimana hubungan hukum yang timbul dari proses jual beli makanan online?

Seperti kesepakatan pada umumnya, transaksi jual beli makanan online harus sesuai dengan isi buku ketiga KUHPerdata, terutama di bagian umum. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang menjelaskan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan secara online harus memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, tidak melanggar larangan pelaksanaan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1337 KUHPerdata), tidak bertentangan dengan asas itikad baik dan kesusilaan (Pasal 1338 KUHPerdata),  dan tidak melanggar isi Pasal 1339 KUH Perdata. 

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Hukum perjanjian dari KUHPerdata diketahui menganut asas konsensualisme. Dengan kata lain, untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat dan sah saja. Selain asas konsensualisme, beberapa asas dari hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang merupakan asas dari perjanjian jual beli yang utama adalah asas kebebasan berkontrak, asas obligatoir, dan asas pacta sunt servanda.

Selain itu, perjanjian transaksi jual beli online juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Adanya dinamika teknologi informasi yang signifikan dalam transaksi jual beli online khususnya pada makanan tentu akan melahirkan persoalan hukum baru yang membuat pemahaman akan teori hukum harus bersifat dinamis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. 

Berdasarkan UU No. 11 tahun Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa 

Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian jual beli makanan online juga tidak terlepas dari konsep dasar jual beli sebagaimana  ketentuan yang dimuat dalam  pasal 1457 KUHPerdata 

Suatu perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan diri yang ditandai dengan adanya penyerahan suatu kebendaan dan pihak yang lain melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah dijanjikan. 

Mekanisme dalam proses jual beli makanan online dapat dilakukan dengan metode pembayaran tunai maupun nontunai. Customer atau pembeli memilih makanan dari restoran, lalu memilih metode pembayaran. Setelah melakukan order dan pembayaran selesai, maka aplikasi akan mencarikan driver untuk menjemput makanan tersebut, dan selanjutnya diantarkan ke alamat tujuan dengan biaya kirim berdasarkan jarak tertentu yang telah ditetapkan pada aplikasi. Dalam pembayaran secara tunai maka driver dengan uangnya sendiri menalangi pembayaran makanan kepada restoran. 

Dari skema tersebut ada beberapa hubungan hukum yang terjalin, antara lain :

1. Hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi pemesanan makanan dengan restoran
2. Hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi pemesanan makanan dengan driver
3. Hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi pemesanan makanan dengan customer
4. Hubungan hukum antara driver dengan customer
5. Hubungan hukum antara driver dengan restoran

Ketika customer menekan “Order sekarang” untuk membeli makanan secara online, pada saat itu berarti telah melakukan perikatan dengan penyedia layanan aplikasi pemesanan makanan, driver, serta restoran. Dengan demikian, menekan “Order sekarang” adalah bentuk tindakan kesepakatan dalam jual beli makanan secara online. Hal ini biasanya didahului dengan pernyataan persetujuan terhadap persyaratan (Terms and Conditions) sebelum memulai melakukan transaksi pada aplikasi tersebut. 

Kesepakatan penawaran dari transaksi jual beli juga diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE 

kecuali ditentukan lain oleh para pihak, perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik terjadi apabila penawaran  perjanjian yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh pembeli

Terdapat empat komponen penting dalam menegakkan perjanjian jual beli online, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Dimana perjanjian berakhir setelah semua proses hingga pengiriman selesai. 

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu 
4. Sebab yang halal

Apabila telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, maka jual beli online khususnya makanan adalah sah menurut hukum.