Kenaikan PPN 12 Persen: Langkah Strategis atau Beban Baru Bagi Rakyat?

Selain itu, sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang juga dikenakan PPN bisa mengalami lonjakan harga, mengurangi akses masyarakat terhadap layanan yang seharusnya terjangkau. Meskipun pemerintah menjanjikan berbagai bentuk kompensasi seperti subsidi atau bantuan sosial, banyak pihak yang meragukan efektivitas program tersebut dalam mengimbangi dampak negatif dari kenaikan PPN. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan apakah kebijakan ini justru akan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dampak terhadap sektor bisnis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), dapat cukup besar. Kenaikan tarif pajak ini berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang, yang akhirnya mempengaruhi harga jual produk di pasar. Bagi UMKM yang margin keuntungannya tipis, kenaikan biaya ini bisa menekan daya saing mereka, terutama jika konsumen mulai mengurangi pembelian karena harga yang lebih tinggi. Sementara itu, sektor bisnis besar mungkin memiliki kapasitas lebih untuk menyerap kenaikan biaya ini, tetapi tetap saja, hal ini bisa memengaruhi pola konsumsi dan permintaan pasar secara keseluruhan.

Input gambar: mistar.id

Analisis: Langkah Strategis atau Beban Baru?

Kenaikan PPN menjadi 12 persen dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda, yakni sebagai langkah strategis atau justru sebagai beban baru bagi masyarakat. Dari sisi pemerintah, kenaikan PPN dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat pendapatan negara, terutama di tengah tantangan fiskal yang ada. Dengan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah bisa lebih leluasa membiayai berbagai program pembangunan yang esensial, seperti pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial, dan penguatan sektor publik lainnya.

Namun, dari sisi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah dan menengah, kenaikan PPN bisa dianggap sebagai beban tambahan. Pasalnya, kebijakan ini langsung mempengaruhi harga barang dan jasa yang mereka konsumsi, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan daya beli. Masyarakat, terutama kelompok rentan, akan merasakan dampak langsung dalam keseharian mereka, dengan harga barang-barang kebutuhan pokok yang semakin melambung.

Oleh karena itu, meskipun kenaikan PPN ini memiliki tujuan yang strategis dalam memperbaiki perekonomian nasional, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas program pendamping yang dapat meringankan beban masyarakat, seperti pemberian subsidi atau bantuan sosial. Tanpa kebijakan penyeimbang yang tepat, wacana kenaikan PPN bisa berisiko menambah ketimpangan sosial yang sudah ada.

Untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan PPN tidak menambah ketimpangan sosial yang lebih besar, pemerintah perlu memperkuat program subsidi dan bantuan sosial yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan pemberian insentif bagi pelaku UMKM untuk menjaga daya saing mereka dan memastikan harga barang tetap terjangkau.

Dalam menghadapi kenaikan PPN yang mungkin membebani keuangan, masyarakat diharapkan untuk tetap adaptif dan bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Menyusun anggaran dengan cermat, mengurangi konsumsi barang-barang non-prioritas, serta memanfaatkan promo atau diskon bisa menjadi langkah-langkah sederhana untuk menjaga kestabilan keuangan. Selain itu, mengedukasi diri tentang alternatif pengelolaan keuangan dan memanfaatkan program bantuan yang ada akan membantu masyarakat untuk bertahan di tengah tantangan ekonomi. Dengan sikap yang bijaksana dan perencanaan yang matang, kita dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.(*)