Dilema Zonasi Pendidikan: Solusi Pemerataan atau Pemicu Ketimpangan Baru?

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan dengan adil, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal, sehingga mereka dapat memenuhi standar kualitas yang sama dengan sekolah di kota besar.

Selain itu, kebijakan zonasi sebaiknya diintegrasikan dengan sistem pemetaan data yang akurat mengenai kondisi sekolah dan kebutuhan masing-masing daerah, agar keputusan dalam penentuan zona lebih tepat sasaran dan sesuai dengan potensi yang ada. 

Rekomendasi lainnya adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang merata dan berkualitas. 

Dengan langkah-langkah ini, zonasi pendidikan dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang berkualitas, bukan justru memperburuk ketimpangan yang ada.

Pentingnya evaluasi dan penyesuaian kebijakan dalam sistem zonasi pendidikan tidak dapat diabaikan. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang muncul di lapangan, serta memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Tanpa adanya evaluasi yang mendalam, tujuan pemerataan pendidikan yang sebenarnya yakni menciptakan akses yang setara dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah tidak akan tercapai. 

Oleh karena itu, kebijakan zonasi perlu terus diperbaiki agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)