Mereka yang diuntungkan dari penggelembungan suara biasanya adalah politisi atau partai yang berkuasa, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu.Â
Elite politik ini kerap membentuk jaringan kekuasaan yang melibatkan birokrasi, aparat keamanan, bahkan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa tindakan manipulatif ini tidak terungkap atau dapat dibenarkan. Dengan demikian, penggelembungan suara tidak hanya soal manipulasi angka, tetapi juga soal kekuatan sistemik yang melindungi praktik tersebut.
Dampak penggelembungan suara ini sangat besar bagi kualitas demokrasi suatu negara. Ketika suara masyarakat dimanipulasi, hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan hanya menguntungkan segelintir elit. Hal ini merusak integritas pemilu dan memperkuat siklus kekuasaan oligarki yang cenderung meminggirkan kepentingan publik.
Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakpuasan politik, karena kelompok-kelompok yang merasa dicurangi tidak lagi percaya pada sistem yang ada. Akhirnya, penggelembungan suara bukan sekadar masalah teknis dalam pemilu, tetapi merupakan tantangan serius bagi demokrasi itu sendiri, di mana kepentingan kekuasaan lebih diutamakan daripada keadilan dan kebenaran.
Kritik tajam dalam politik sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kritik merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta mendorong reformasi yang lebih baik. Di sisi lain, kritik terhadap kekuasaan, terutama yang ditujukan kepada praktik-praktik curang seperti penggelembungan suara, kerap menghadirkan risiko besar bagi sang pengkritik.
Dalam banyak kasus, kritik tajam ini tidak diterima dengan tangan terbuka oleh para elite politik yang sedang berkuasa, melainkan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan posisi mereka. Ketika kritik mulai menyentuh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama yang terkait dengan korupsi atau manipulasi, tanggapan dari pihak berkuasa sering kali berujung pada tindakan represif, termasuk pemecatan, pengucilan, atau bahkan kriminalisasi.
Kritikus yang berani mengungkap penyimpangan dalam sistem politik sering kali dihadapkan pada risiko personal yang signifikan. Mereka tidak hanya terancam kehilangan karier politiknya, tetapi juga berpotensi mengalami intimidasi, pembunuhan karakter, atau stigma sosial yang melekat. Ketika seorang politisi atau tokoh publik secara terang-terangan menyampaikan kritik terhadap penggelembungan suara atau penyalahgunaan kekuasaan, biasanya respons yang muncul adalah upaya untuk menyingkirkan atau mendiskreditkan mereka, bukannya melakukan introspeksi.
Pemecatan dari partai, seperti yang sering terjadi dalam politik Indonesia, adalah langkah yang lazim digunakan oleh partai politik untuk menyingkirkan individu-individu yang dianggap mengganggu stabilitas internal atau melawan arus kebijakan partai. Alih-alih menjadi ruang untuk diskusi dan perbaikan, kritik di dalam partai malah berpotensi menyebabkan fragmentasi dan konflik internal, yang akhirnya berujung pada pemecatan.
Pemecatan pengkritik dari keanggotaan partai adalah bentuk nyata dari bagaimana kritik sering kali tidak diterima sebagai kontribusi positif dalam demokrasi, melainkan dipandang sebagai ancaman eksistensial. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi pilar demokrasi berubah menjadi alat untuk membungkam suara-suara oposisi. Mereka yang berani menyuarakan kritik tajam, apalagi jika itu menyangkut praktik curang dalam pemilu, sering kali dicap sebagai pengkhianat atau dianggap tidak loyal.
Hal ini juga mencerminkan betapa besarnya kontrol kekuasaan di tangan segelintir elit politik, yang menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Bahkan dalam beberapa kasus, kritik tajam bisa berujung pada proses hukum yang direkayasa, di mana sang pengkritik dihadapkan pada tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat untuk menjatuhkan kredibilitas dan reputasi mereka.
