Di sisi lain, MK, sebagai pengawal konstitusi, bertindak untuk memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, meskipun hal ini sering kali berdampak pada proses dan produk legislasi. Ketegangan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan memicu manuver politik serta hukum di antara kedua lembaga. Baleg mungkin menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi keputusan MK, termasuk mengajukan revisi atau amandemen undang-undang, sementara MK berfokus pada pemantauan dan penegakan konstitusi.
Perang dingin ini bisa memengaruhi stabilitas dan efektivitas sistem hukum Indonesia, dengan potensi dampak terhadap proses legislasi, kualitas hukum, dan hubungan antar lembaga pemerintahan. Konflik ini menggambarkan bagaimana perbedaan dalam interpretasi dan implementasi hukum dapat menciptakan ketegangan yang signifikan dalam struktur pemerintahan, serta perlunya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perbedaan ini secara konstruktif.
Untuk meredakan konflik antara Baleg dan MK serta memastikan bahwa amar putusan MK Nomor 60/PPU-XXII/2024 dihormati dan diterapkan secara efektif, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan.
Pertama, penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga ini. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu hukum dan legislasi dapat membantu dalam memahami perspektif masing-masing pihak dan menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Kedua, Baleg perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap rekomendasi MK dengan melakukan revisi undang-undang secara konstruktif dan transparan. Hal ini akan menunjukkan komitmen terhadap prinsip konstitusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses legislasi.
Ketiga, penting untuk memperjelas dan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa keputusan MK diimplementasikan dengan konsisten dan efektif. Melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga pengawas independen atau akademisi, dalam proses evaluasi dan implementasi dapat membantu mengurangi potensi konflik.
Keempat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang konstitusionalitas dan prinsip hukum bagi anggota Baleg dan staf MK dapat memperkaya pemahaman mereka dan mengurangi ketegangan di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik dapat diminimalisir, dan sistem hukum Indonesia dapat berfungsi dengan lebih harmonis dan efektif.
Oleh karena itu, dalam menghadapi ketegangan antara Baleg dan MK terkait amar putusan Nomor 60/PPU-XXII/2024, penting untuk mengingat bahwa integritas sistem hukum dan kepatuhan terhadap konstitusi adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Perselisihan antara lembaga legislatif dan yudikatif harus dikelola dengan bijaksana dan konstruktif, dengan mengutamakan dialog dan kerjasama.Â
Melalui komitmen bersama untuk menghormati prinsip-prinsip konstitusi dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang adil, kita dapat memperkuat sistem hukum kita dan memastikan keadilan serta kestabilan bagi seluruh masyarakat.(*)
