Menyingkap Makna Sindiran Jokowi terhadap Keruwetan Ribuan Aplikasi di Kementerian

MENYINGKAP MAKNA SINDIRAN JOKOWI TERHADAP KERUWETAN RIBUAN APLIKASI DI KEMENTERIAN

*Oleh Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao

Presiden Jokowi pada suatu kesempatan, memberi sambutan di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024), melontarkan kalimat bernada sindiran kepada beberapa kementeriaan yang memiliki ribuan aplikasi. Menurut Jokowi, kondisi ini mengakibatkan keruwetan penggunaan aplikasi yang sebenarnya bertujuan untuk pelayanan masyarakat, sehingga menyarankan adanya satu portal aplikasi yang terintegrasi untuk seluruh pelayanan publik.

Pengintegrasian dan penyederhanaan aplikasi dalam kementerian sangat penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Sistem aplikasi yang terintegrasi memudahkan pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, pelayanan kepada publik menjadi lebih cepat, tepat, dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pengintegrasian ini juga mendorong kolaborasi antar-departemen, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan inovatif terhadap perubahan dan kebutuhan publik. Bagaimana strategi yang tepat untuk memastikan bahwa upaya pengintegrasian dan penyederhanaan aplikasi di kementerian dapat meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik?

Konteks Sindiran Jokowi dan Pesan Tersirat

Presiden Jokowi baru-baru ini melontarkan sindiran tajam terkait keruwetan administrasi yang disebabkan oleh ribuan aplikasi di kementerian-kementerian. Dalam pernyataannya, Jokowi menyoroti bahwa terdapat sekitar 5.000 aplikasi yang digunakan di berbagai kementerian, yang menurutnya menciptakan kompleksitas dan ketidakefisienan dalam birokrasi pemerintahan.

Sindiran tersebut mencerminkan keprihatinan Presiden terhadap birokrasi yang terlalu rumit dan menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

Sindiran Presiden Jokowi mengenai ribuan aplikasi di kementerian-kementerian muncul dari keprihatinannya terhadap birokrasi yang semakin kompleks dan tidak efisien. Tercatat ada sekitar 5.000 aplikasi yang digunakan di berbagai kementerian, yang seharusnya membantu memperlancar tugas dan pelayanan publik, namun justru menciptakan kebingungan dan tumpang tindih fungsi.

Keberadaan aplikasi yang berlebihan ini sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan duplikasi pekerjaan dan menyulitkan pengawasan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana upaya digitalisasi yang tidak terencana dengan matang dapat menjadi kontraproduktif, menghambat alur kerja dan pelayanan yang seharusnya lebih efisien dan efektif. 

Jokowi menyoroti perlunya evaluasi dan integrasi sistem teknologi informasi untuk memastikan bahwa kemajuan digital benar-benar membawa manfaat nyata bagi kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Makna tersirat dari sindiran Jokowi terhadap keruwetan ribuan aplikasi di kementerian menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam tata kelola teknologi informasi di pemerintahan. 

Pesan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan terkoordinasi dalam implementasi teknologi, dimana setiap aplikasi harus dirancang dan diintegrasikan dengan baik untuk mendukung keseluruhan sistem pemerintahan yang lebih efektif.

Dampak Keruwetan Aplikasi dan Pencegahannya

Dampak dari keruwetan aplikasi di kementerian memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pertama, keruwetan aplikasi menyebabkan penurunan produktivitas dan kinerja pegawai, karena mereka harus berurusan dengan berbagai sistem yang tidak terintegrasi dengan baik, menghabiskan waktu berharga untuk menavigasi antarmuka yang berbeda.

Kedua, kebingungan yang ditimbulkan oleh banyaknya aplikasi yang sering kali memiliki fungsi yang serupa, menyebabkan kesalahan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Ketiga, keruwetan aplikasi juga dapat menghambat inovasi, karena para pegawai lebih fokus pada pemeliharaan sistem yang ada daripada mengembangkan solusi baru yang lebih efektif.

Keempat, keruwetan aplikasi juga membawa konsekuensi finansial yang tidak diinginkan, karena biaya pemeliharaan, pelatihan, dan dukungan teknis untuk ribuan aplikasi terpisah dapat menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, pemahaman akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh keruwetan aplikasi menjadi penting dalam upaya untuk menyusun strategi yang efektif dalam menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi di kementerian.

Untuk mengatasi keruwetan aplikasi di kementerian, langkah-langkah pembenahan yang terarah dan komprehensif sangatlah penting. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap semua aplikasi yang digunakan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi aplikasi yang masih relevan dan efektif serta yang perlu dihapus atau digantikan. 

Selain itu, pelaksanaan program pelatihan dan sosialisasi untuk pegawai kementerian perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka terampil dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru dan terintegrasi dengan baik.

Menggarisbawahi Pesan Sindiran Jokowi

Menyingkap makna dari sindiran Jokowi terhadap keruwetan ribuan aplikasi di kementerian menggarisbawahi urgensi untuk melakukan perubahan dalam tata kelola teknologi informasi di pemerintahan. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah perlunya kesadaran akan pentingnya efisiensi, integrasi, dan kesederhanaan dalam pengelolaan aplikasi di kementerian-kementerian.

Sindiran tersebut menjadi panggilan untuk mengevaluasi ulang sistem yang ada, membenahi kerumitan yang tidak perlu, dan mengadopsi pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terarah dalam penerapan teknologi informasi. 

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi dalam tata kelola teknologi informasi, dengan fokus pada penyederhanaan, integrasi, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Ajakan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pembenahan dalam tata kelola teknologi informasi di kementerian sangatlah penting untuk mencapai perubahan yang diperlukan. Pembuat kebijakan perlu memprioritaskan reformasi dalam sistem teknologi informasi pemerintah sebagai bagian integral dari agenda reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat berharga dalam proses pembenahan ini. Masyarakat sebagai pengguna akhir dari pelayanan publik perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi mereka. Dukungan dari masyarakat juga dapat membantu memperkuat tekanan politik untuk melakukan perubahan dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan reformasi.(*)