Sindiran tersebut menjadi panggilan untuk mengevaluasi ulang sistem yang ada, membenahi kerumitan yang tidak perlu, dan mengadopsi pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terarah dalam penerapan teknologi informasi.Â
Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi dalam tata kelola teknologi informasi, dengan fokus pada penyederhanaan, integrasi, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Ajakan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pembenahan dalam tata kelola teknologi informasi di kementerian sangatlah penting untuk mencapai perubahan yang diperlukan. Pembuat kebijakan perlu memprioritaskan reformasi dalam sistem teknologi informasi pemerintah sebagai bagian integral dari agenda reformasi birokrasi secara keseluruhan.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat berharga dalam proses pembenahan ini. Masyarakat sebagai pengguna akhir dari pelayanan publik perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi mereka. Dukungan dari masyarakat juga dapat membantu memperkuat tekanan politik untuk melakukan perubahan dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan reformasi.(*)
