Baik supaya saya terlihat cukup pintar di mata Anda. Tulisan ini akan saya awali dengan data survei dari Litbang Kompas yang baru rilis tentang kenaikan kepuasan di pemerintahan saat ini. Seperti yang dirilis oleh kompas, "Pada survei periodik Kompas kali ini, Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019.Â
Angka itu naik dari hasil survei Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022," demikian paparan Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Kamis (20/6/2024).
Survei di atas bagi masyarakat yang terliterasi dan mengikuti informasi perkembangan berbagai isu di tingkat nasional akan melihat anomali. Sebenarnya anomali di masyarakat ini sudah nampak pada saat pilpres kemarin. Suara dari kampus tidak sejalan dengan suara masyarakat atau sering disebut kalangan akar rumput.
Berbagai isu miring yang menerpa pemerintahan, termasuk soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan; kasus korupsi, seperti korupsi timah dan korupsi di Kementerian Pertanian; rencana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera); hingga isu kekerabatan politik belum menggoyang citra positif pemerintahan Jokowi-Amin.
Bahkan, di tengah situasi politik-ekonomi global yang sulit, pemerintah dianggap masih mumpuni menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial.Â
Yang menjadi pertanyaan para pembaca, tentunya siapakah yang disurvei oleh Litbang Kompas? Litbang Kompas merilis bahwa lebih dari 80 persen proporsi yang menyatakan puas tersebut berasal dari kelas bawah dan menengah-bawah, yaitu kelas masyarakat yang selama ini menjadi penerima berbagai bentuk bansos. (Sumber)Â
Maka bisa di pahami bagaimana hasil itu tadi menjadi make sense alias masuk akal bagi Anda yang lebih terdidik. Lebih jauh Litbang Kompas merilis bahwa sebagian besar masyarakat akan mempertimbangkan calon pilkada yang dekat dengan Jokowi. (Sumber)
Di sisi lain, banyak pakar yang menyebut bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Pakar Kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) itu memaparkan, demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56 secara global pada 2023. Sebelumnya, pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-54 dan pada 2021 berada di peringkat ke-52. The Economist Intelligence Unit juga sempat merilis data indeks demokrasi pada 2019 di beberapa negara. Indonesia saat itu menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia.
Sebagai perbandingan, kualitas demokrasi di Malaysia menempati peringkat ke-40 dan India berada di peringkat ke-41 pada 2023. Dengan peringkat yang tertinggal jauh, menurut Titi, Indonesia masuk kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Secara teori, terdapat empat tipe rezim pemerintahan. Selain flawed democracy, ada demokrasi penuh (full democracy), rezim hibrida (hybrid regime), dan rezim otoriter (authoritarian regime). (Sumber )
Ciri dari negara dalam kelompok demokrasi ''cacat' ini yaitu terdapat masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.
Gagalnya Tuntutan Reformasi 1998
