Dan bila diukur seberapa efektifkah kampus menjawab kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh seorang pekerja atau pegawai. Kenyataannya kampus atau universitas tidak spesifik merancang kurikulum untuk menjawab permasalahan di tempat kerja pegawai. Hal inilah yang membuat para pekerja/pegawai yang bahkan sudah S2 atau S3 perlu mengikuti pelatihan kembali di tempat kerja bahkan kompetensinya perlu diuji lagi.
Kenyataan di lapangan saya temui ada pegawai yang sudah S3 tapi kinerjanya tidak lebih baik dibandingkan yang lulusan S2 bahkan S1.
Fenomena mereka yang berpendidikan lebih tinggi tidak menjamin kinerja ini, saya temukan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah. Terlebih lagi di daerah, seperti di Pemprov atau Pemda, di mana sifat pekerjaan lebih banyak untuk menjadi pelaksana, pendidikan terlalu tinggi tidak terlalu dibutuhkan di sana. Â
Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, kebanyakan PNS yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kebanyakan agar bisa mendapatkan kesempatan untuk ke jenjang pangkat yang lebih tinggi. Di mana diketahui untuk pangkat pembina atau golongan empat mensyaratkan pendidikan minimal S2.
Tentu dapat dipahami jika persyaratan pendidikan ini diberlakukan dengan ketat (strict) di abad ke-20, tapi jika diberlakukan secara sporadis di abad ke-21 di  era disrupsi informasi dan kebangkitan kecerdasan buatan saat ini tidaklah lagi tepat. Terlebih lagi bagi ASN yang salah satu fungsinya hanyalah pelaksana kebijakan publik, tentu beda jika fungsinya adalah pembuat kebijakan publik.Â
Setidaknya syarat pendidikan untuk jabatan hingga S2 atau S3 kurang efektif diberlakukan bagi ASN di daerah, karena mereka lebih menjadi pelaksana kebijakan publik. Mungkin akan berbeda jika ASN tersebut ditugaskan untuk membuat kebijakan publik.
Maka jika pemerintah membuat alternatif penilaian kompetensi tidak hanya berdasarkan pendidikan akan banyak penghematan negara dan sumber daya, seperti yang diketahui pendidikan formal membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak singkat. Mungkin bisa triliunan rupiah yang bisa dihemat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi level pendidikan untuk syarat jabatan yang dituju.
Cara efektif untuk menilai kompetensi seseorang adalah dengan melihat kompetensi dan kinerjanya. Pegawai yang kinerjanya tinggi sudah pasti memiliki kompetensi, sedangkan pegawai yang kinerjanya biasa saja atau kurang perlu dilakukan uji kompetensi Jikapun diketahui pegawai tersebut tidak kompeten solusinya bisa dengan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini jauh lebih murah dan efektif jika dibandingkan harus menugaskan pegawai tersebut untuk menempuh pendidikan formal.
Salam  mikir
