Budayakan Anti Money Politik Wahai Para Caleg Pemilu 2024

Tugas UAS Pancasila 

Dosen Pengampu : Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H 

Penyusun : Salma Khoirunnisak 

NIM: 221510000494

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 

Universita Islam Nahdlatul Ulama

 Money Politic adalah tindakan calon parlemen untuk membuat warga negara memilih mereka dengan imbalan uang atau barang yang tidak sesuai dengan hukum. Money politic dapat diartikan suatu bentuk suap atau janji agar ia tidak menggunakan haknya untuk memilih atau menggunakan haknya dalam pemilihan dengan cara tertentu.

Kontestasi Politik saat ini masih diwarnai dengan pemberian uang atau barang oleh para peserta pemilu, hal ini harus di atasi dengan serius demi keutuhan demokrasi karena kepercayaan publik dengan hasil pemungutan suarapun bisa terganggu.

Persepsi publik terhadap Money Politic dan kepercayaan hasil pemilu tahun 2019 yang lalu, respon responden 61,9 % menyatakan tidak percaya dengan keakuratan hasil pemilu sedangkan 33,6% masih percaya dan 4,5% menjawab tidak tau.

Pernyataan responden tentang Money Politic bahwa politik uang sudah membudaya dalam masyarakat, karena sebanyak 59,9% setuju bahwa politik uang sudah membudaya sedangkan 36,9% tidak setuju dan 3,2% menyatakan tidak tau.

Apakah Money Politic dapat dihilangkan di Indonesia? Sebagian Masyarakat menyatakan setuju bahwa Money Politic sulit dihilangkan , sebagian juga mengatakan tidak setuju bahwa masih bisa dihilangkan dan sebagian juga mengatakan tidak tau.

Money Politic melibatkan semua orang diantarannya sebagian orang sejutu bahwa money politic melibatkan semua orang, sebagian orang tidak setuju dan tidak tau.

Hasil survei menyebutkan setengah responden bahwa tidak percaya dari hasil pemilu kalau ada Money Politic tentunya ini menjadi alarm karena ini menunjukkan fakta bahwa publik khawatir Money Politik akan mencoreng pemilu meski faktanya hasil survei juga menunjukan publik mengakui kalau Money Politik ini sudah memb udaya dan sulit dihilangkan di Indonesia.

Sistem ambang batas akan dikenal dalam pemilu tahun 2024. Maksud dari ambang batas ini adalah batas minimal dukungan atau suara yang harus dimiliki peserta pemilu untuk mendapatkan hak tertentu dalam ajang pemilu.

Sistem Ambang Batas Indonesia meliputi 3, yaitu:

1. Ambang Seleksi

Ambang Seleksi adalah dukungan minimum yang diperlukan bagi suatu partai untuk mendapatkan perwakilan di parlemen atau parlemen. Saat ini, Ambang Seleksi digunakan sebagai syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu berikutnya. Pada ajang pemilu, pembatasan suara diterapkan satu kali kepada partai peserta pemilu 2004 dan 2009.

2. Ambang Batas Pemilihan Parlemen

Ambang batas pemilihan parlemen adalah batas minimal perolehan suara partai peserta pemilu, yang diperhitungkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Rintangan parlemen pertama kali digunakan dalam pemilu 2009. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menetapkan bahwa ambang batas parlemen adalah 4%, yaitu 4%. H. partai politik dengan 4% suara berhak mendapat kursi di parlemen.

 

3. Ambang Batas Pemilihan Presiden

Ambang batas pemilihan presiden adalah ambang batas pencalonan partai untuk pencalonan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Ambang batas pemilihan presiden pertama kali ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan diperkenalkan pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014.

Namun, setelah undang-undang pemilu berlaku dan dilaksanakan pemilu serentak, aturan president threshold menggunakan perolehan kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, dan president threshold undang-undang pemilu ditetapkan sebesar 20% dari perolehan suara. hukum pemilu jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Aturan ini juga berlaku untuk pemilu 2024.

Pemilu tahun 2024 nanti akan lebih di dominasi oleh para kaum milenial,dan para parlemen akan berusaha mengumpulkan  perolehan suara  dan dukungan dari milenial muda ataupun pemilih suara baru yang akan meramaikan pemilu pada tahun itu.

Pemilih Milenial yang Berdaulat, harus Tolak Politik Uang, Pandangan hidup demokrasi yang membuat warga negara merasa bahwa pemilu tidak mempengaruhi nasib mereka. Oleh karena itu mereka harus mencari sesuatu yang menguntungkan.

Tindakan ini karena mereka memiliki pola pikir yang sempit dan banyak yang tidak mengetahui bahwa Money Politic dilarang bahkan ada sanksi bagi yang terlibat dalam Money Politic. Entah karena kurangnya kesadaran memilih atau kekuatan budaya masyarakat sekitar, tradisi ini terus mewarnai ruang demokrasi.

Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan dalam sebuah tradisi. Calon parpol terkait merupakan salah satu pihak yang turut andil dalam tindak pidana melanggar undang-undang. Seseorang tidak akan menerima jika tidak ada yang memberin masyarakatpun tidak akan menerima sogokan dalam bentuk apapun jika tidak ada pihak lain ang memberi sogokan.

Hal ini terjadi karena banyak pihak yang merasa ditipu oleh parpol dan caleg yang mengikuti pemilu dan terpilih. Ini seperti orang membalas dendam. Masyarakat melihat bahwa kebijakan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Jadi mereka tidak ada harapan dan merasa sakit hati dan tersinggung.

Money politic hanya akan menjatuhkan harga diri masyarakat, Karena merasa sudah membeli suara rakyat, maka calon terpilih merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat (yang memilihnya).

Oleh karena itu, calon parpol terpilih hendaklah mempunyai tujuan yang baik guna menciptakan demokrasi tanpa ada unsur-unsur yang dapat melanggar undang-undang negara saat pemilu berlangsung, calon parpol terpilih hendaklah memberi ruang pada masyarakat untuk memilih calon-calon terpilih menurut hati nurani mereka dan keyakinan mereka tanpa iming-iming sesuatu apapun. Sehingga calon terpih kelak dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik.

Mengetahui seberapa besar pengaruh "Money Politic", seseorang harus berusaha menghilangkan tradisi yang merusak ini. Dalam hal ini tentunya tidak hanya manusia yang harus berpikir rasional dan mengambil sikap yang bermartabat dan juga sikap berdaulat yaitu mereka memilih karena mereka membuat pilihan sadar sebagai individu yang bebas memilih sesuai dengan hati nurani mereka.

Mencegah munculnya Money Politic dalam demokrasi dapat dilakukan sendiri, karena segala sesuatu yang terjadi berdasarkan hati nurani. Khusus bagi generasi milenial yang melek TIK, generasi muda harus memahami bahwa suara mereka adalah faktor kunci dalam mentransformasi bangsa. Baik untuk memilah dan memilih tugas, tugas dan kesalahan yang tidak perlu dikerjakan. Saat ini berita tentang politik dan pendidikan kewarganegaraan sangat mudah didapat melalui media massa, media sosial dan media elektronik. Dengan cara ini Anda dapat mengamati dan mendidik diri sendiri dengan pengetahuan yang Anda terima. Keyakinan yang teguh dan teguh bahwa suara adalah aset yang sangat berharga dan tidak boleh ditukar dengan uang untuk kepentingan kelompok.

Harus ada yang mau memberikan pendidikan dan penyadaran kewarganegaraan kepada masyarakat, khususnya calon pemilih pemula. Tidak perlu menunggu pemilu baru ada aksi gencar dan komunikasi nonstop serta edukasi pemilih. Tidak ada salahnya siswa menerima pendidikan kewarganegaraan dan memahami nilai-nilai kewarganegaraan yang baik beberapa tahun sebelum hak pilih. Sesuatu harus dilakukan, terutama bagi kaum muda dan komunitas pemuda, yang merupakan tempat belajar tentang demokrasi yang sebenarnya.

Sementara itu, bagaimanapun, penyelenggara juga harus memiliki strategi untuk mematuhi hukum. Untuk pencegahan, sangat dibutuhkan lembaga yang menerapkan langkah-langkah kewaspadaan. Yang harus banyak dibenahi adalah anak-anak milenial yang juga memiliki pendekatan milenial, bukan hanya pendekatan formal yang sama. Pendekatan lama biasanya adalah kreasi dan inovasi yang buruk. Demokrasi dapat didiskusikan dan disosialisasikan berdasarkan pola pikir dan gaya hidup kaum milenial. Terus menuntut agar lembaga resmi taat hukum dan menyeimbangkan tanggung jawab pemilih dan kandidat untuk memberantas Money Politic, Jangan terjebak oleh hukum tanpa kebenaran dan Keadilan harus dipertahankan oleh semua.

Kegagalan Pemantau Pemilu Gakumdu untuk membawa tuduhan kebijakan moneter ke dalam ruang lingkup undang-undang telah menjadi fenomena yang meluas. Artinya, sekalipun klaim kebijakan moneter banyak beredar dan dibicarakan di kalangan masyarakat umum (pemilih), kecuali didukung oleh bukti-bukti res judicata (saksi, uang/materi, pelaku dan aspek pelaksanaan kebijakan moneter), KPU. tidak dapat melakukannya melanjutkan dengan aspek prosedural yang terletak pada otoritas polisi atau yudisial yang lebih tinggi. Kurangnya bukti telah menyebabkan tuntutan hukum terhadap Money Politic gagal di tengah jalan.

Dengan maraknya Money Politic yang berkembang saat ini dalam kehidupan politik Indonesia, hal-hal buruk yang bertentangan dengan nilai dan etika politik nasional tidak dapat dihindari lagi, karena kasus Money Politic sangat banyak. Berdampak pada dunia politik, sehingga penting untuk menerapkan langkah-langkah yang diharapkan dapat melemahkan praktik kebijakan moneter secara bertahap sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik

Sejak munculnya Money Politic, disadari atau tidak, telah sangat mengubah politik negara, maka pendidikan kewarganegaraan harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan dengan memaksimalkan literasi yang ada di lembaga-lembaga politik, seperti Partai politik, organisasi masyarakat, komunitas bahkan lembaga pendidikan seperti sekolah diharapkan mampu memperkenalkan kembali model pendidikan yang baik agar masyarakat sadar akan pentingnya politik dan mengubah budaya negatif seperti Money Politic dalam kehidupan politik orang Indonesia.

2. Memperbaiki Sistem Pendidikan

Jelas bahwa sistem pendidikan di negara kita adalah sistem yang lebih menitikberatkan pada akademik, terlepas dari aspek non-akademik dan etika, ini adalah kegagalan sistem, sehingga diperlukan reformasi sistem politik. , dari analisis sastra, sistem pendidikan dimasukkan ke dalam model:Jika kita mengutamakan agama dan etika, salah satu faktor di balik praktik negatif adalah Money Politic, yang terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama dan etika, karena ketika pengetahuan agama dan etika mengakar dalam diri seseorang, hal-hal negatif terjadi lebih sedikit secara politis.

Keseimbangan antara akademik dan non akademik, banyak institusi yang telah menerapkan metode ini, metode ini dinilai lebih menjanjikan karena terdapat dua sisi antara akademik dan non akademik yang saling mendukung. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus segera mengimplementasikan model ini dalam sistem pendidikannya.

Teori dan praktik, banyak sistem pendidikan yang mengedepankan teori sebelum praktik, namun ternyata metode ini dianggap tidak efektif, teori dan praktik harus diselaraskan, jika teori tidak dilengkapi dengan praktik maka akan menimbulkan ketimpangan, seperti halnya dalam pendidikan kewarganegaraan. , itu sebenarnya lebih banyak praktik, jadi model yang baik untuk digunakan jika ingin menciptakan budaya politik yang baik adalah keseimbangan antara teori dan praktik.

3. Sosialisasi Politik

Pendidikan dan sosialisasi politik adalah dua gerakan yang diharapkan menjadi senjata praktis pemberantasan budaya uang, karena sosialisasi justru merupakan edukasi tentang sistem, budaya dan segala hal yang berkaitan dengan politik. Sosialisasi politik selanjutnya diharapkan dapat menjadi magnet untuk mengubah budaya kebijakan moneter yang sangat memprihatinkan, dan memperbaiki sistem dan budaya politik negara.