Ambang batas pemilihan presiden adalah ambang batas pencalonan partai untuk pencalonan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Ambang batas pemilihan presiden pertama kali ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan diperkenalkan pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014.
Namun, setelah undang-undang pemilu berlaku dan dilaksanakan pemilu serentak, aturan president threshold menggunakan perolehan kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, dan president threshold undang-undang pemilu ditetapkan sebesar 20% dari perolehan suara. hukum pemilu jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Aturan ini juga berlaku untuk pemilu 2024.
Pemilu tahun 2024 nanti akan lebih di dominasi oleh para kaum milenial,dan para parlemen akan berusaha mengumpulkan  perolehan suara  dan dukungan dari milenial muda ataupun pemilih suara baru yang akan meramaikan pemilu pada tahun itu.
Pemilih Milenial yang Berdaulat, harus Tolak Politik Uang, Pandangan hidup demokrasi yang membuat warga negara merasa bahwa pemilu tidak mempengaruhi nasib mereka. Oleh karena itu mereka harus mencari sesuatu yang menguntungkan.
Tindakan ini karena mereka memiliki pola pikir yang sempit dan banyak yang tidak mengetahui bahwa Money Politic dilarang bahkan ada sanksi bagi yang terlibat dalam Money Politic. Entah karena kurangnya kesadaran memilih atau kekuatan budaya masyarakat sekitar, tradisi ini terus mewarnai ruang demokrasi.
Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan dalam sebuah tradisi. Calon parpol terkait merupakan salah satu pihak yang turut andil dalam tindak pidana melanggar undang-undang. Seseorang tidak akan menerima jika tidak ada yang memberin masyarakatpun tidak akan menerima sogokan dalam bentuk apapun jika tidak ada pihak lain ang memberi sogokan.
Hal ini terjadi karena banyak pihak yang merasa ditipu oleh parpol dan caleg yang mengikuti pemilu dan terpilih. Ini seperti orang membalas dendam. Masyarakat melihat bahwa kebijakan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Jadi mereka tidak ada harapan dan merasa sakit hati dan tersinggung.
Money politic hanya akan menjatuhkan harga diri masyarakat, Karena merasa sudah membeli suara rakyat, maka calon terpilih merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat (yang memilihnya).
Oleh karena itu, calon parpol terpilih hendaklah mempunyai tujuan yang baik guna menciptakan demokrasi tanpa ada unsur-unsur yang dapat melanggar undang-undang negara saat pemilu berlangsung, calon parpol terpilih hendaklah memberi ruang pada masyarakat untuk memilih calon-calon terpilih menurut hati nurani mereka dan keyakinan mereka tanpa iming-iming sesuatu apapun. Sehingga calon terpih kelak dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik.
Mengetahui seberapa besar pengaruh "Money Politic", seseorang harus berusaha menghilangkan tradisi yang merusak ini. Dalam hal ini tentunya tidak hanya manusia yang harus berpikir rasional dan mengambil sikap yang bermartabat dan juga sikap berdaulat yaitu mereka memilih karena mereka membuat pilihan sadar sebagai individu yang bebas memilih sesuai dengan hati nurani mereka.
Mencegah munculnya Money Politic dalam demokrasi dapat dilakukan sendiri, karena segala sesuatu yang terjadi berdasarkan hati nurani. Khusus bagi generasi milenial yang melek TIK, generasi muda harus memahami bahwa suara mereka adalah faktor kunci dalam mentransformasi bangsa. Baik untuk memilah dan memilih tugas, tugas dan kesalahan yang tidak perlu dikerjakan. Saat ini berita tentang politik dan pendidikan kewarganegaraan sangat mudah didapat melalui media massa, media sosial dan media elektronik. Dengan cara ini Anda dapat mengamati dan mendidik diri sendiri dengan pengetahuan yang Anda terima. Keyakinan yang teguh dan teguh bahwa suara adalah aset yang sangat berharga dan tidak boleh ditukar dengan uang untuk kepentingan kelompok.
