Mohon tunggu...
Salma Afian
Salma Afian Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Sultan Agung

Dosen Pengampu: Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.(Dosen Fakultas Hukum Unissula) . Cantumkan frasa ini di hatimu : Ad Maiora Natus Sum "aku dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari diriku"

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mempertanyakan Kebijakan TKA di Indonesia

28 September 2024   11:14 Diperbarui: 29 September 2024   08:00 504
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ketidakadilan dalam Bertenaga Kerja: Mempertanyakan Kebijakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Apakah Pemerintah Mengabaikan Kualitas dan Potensi Tenaga Kerja Lokal?


Grobogan, 28 September 2024 --- Di tengah meningkatnya pengangguran di kalangan tenaga kerja lokal, kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi tenaga kerja asing menjadi sorotan. Banyak yang mempertanyakan keadilan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berkompeten dan mampu mengisi posisi tersebut.

Kondisi Tenaga Kerja Lokal


Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2023 adalah 5,32%. Angka ini turun dari 5,86% pada Agustus 2022 walau turun angka tersebut tetaplah banyak menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pencari kerja lokal. dengan banyaknya warga yang mencari pekerjaan tanpa hasil. Ahmad, seorang pencari kerja di Jakarta, mengungkapkan, "Saya sudah mengirimkan banyak lamaran, tetapi posisi yang dibuka seringkali lebih banyak untuk tenaga kerja asing."

Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkap dalam jurnal " PENGARUH TENAGA KERJA ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA" yang dipublikasikan oleh Repositori Universitas Andalas), yang menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih memprioritaskan tenaga kerja asing tidak hanya menghambat kesempatan kerja bagi WNI, tetapi juga mengurangi motivasi dan kepercayaan diri pencari kerja local

Dalam konteks ini, kita perlu mengingat pesan Rasulullah SAW yang menyatakan, "Sesungguhnya, Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." (HR. Muslim). ( ). Ini menunjukkan bahwa kualitas dan kemampuan harus diutamakan, terlepas dari kewarganegaraan

Dampak Kebijakan

Pembukaan kesempatan bagi tenaga kerja asing sering kali didasarkan pada argumen kebutuhan akan keterampilan tertentu. Namun, banyak warga lokal yang sebenarnya memiliki keahlian yang sama. Mala, seorang guru lulusan s1 informatika, mengatakan, "Kami memiliki lulusan berkualitas yang siap bekerja, tetapi peluang tersebut tidak terbuka lebar." Ini sejalan dengan laporan "Tenaga Kerja Asing dan Pengangguran di Indonesia" dari Badan Pusat Statistik (2023), yang menyatakan bahwa banyak posisi dapat diisi oleh tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang memadai.

Kebijakan ini menciptakan stigma negatif terhadap tenaga kerja lokal, di mana mereka dianggap tidak kompeten meskipun banyak di antara mereka telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah perusahaan benar-benar mencari keterampilan ataukah hanya mengikuti tren untuk mempekerjakan tenaga kerja asing?

 Perspektif Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, seharusnya pemerintah memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Dengan memberikan kesempatan kepada WNI, pemerintah tidak hanya mengurangi angka pengangguran tetapi juga memperkuat perekonomian domestik. Dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal, perusahaan juga dapat mengurangi biaya operasional, mengingat seringkali gaji untuk tenaga kerja asing lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.

Pentingnya Keadilan

Keadilan bagi tenaga kerja lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah." (HR. Bukhari). Hal ini menggambarkan pentingnya pemberdayaan dan dukungan terhadap warga lokal agar mereka bisa mandiri dan berkontribusi secara maksimal.

Keadilan juga mencakup penegakan hak-hak pekerja, di mana tenaga kerja lokal berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja asing. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pekerja, terlepas dari kewarganegaraan, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan kerja, pelatihan, dan pengembangan karir.

 Mendorong Perubahan


Agar keadilan dapat terwujud, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan terkait tenaga kerja asing dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Melalui program pelatihan dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan WNI, diharapkan kesetaraan dalam kesempatan kerja dapat tercapai.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun