Mohon tunggu...
Salma Sahar Nadia
Salma Sahar Nadia Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Ekonomi Pembangunan

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Baru IKN Terhadap Sektor dan Struktural Ekonomi

22 Maret 2024   21:00 Diperbarui: 22 Maret 2024   21:04 751
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dalam konteks pembangunan IKN akan memiliki dampak yang signifikan terhadap arah dan skala perubahan struktural ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi atau direncanakan dalam mendukung pembangunan IKN, serta implikasi dari kebijakan tersebut terhadap sektor dan struktural ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dampak pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) terhadap sektor dan struktural ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan infrastruktur besar di masa depan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain dengan tantangan serupa.

 

KAJIAN PUSTAKA

IKN (Ibukota Nusantara)

Pada pertengahan tahun 2019, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa. Lokasi yang dipilih untuk ibu kota baru meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya konkret pemerintah untuk meningkatkan tata kelola wilayah ibu kota, sesuai dengan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal merealisasikan rencana tersebut, dibentuklah sebuah lembaga setingkat kementerian yang bertugas mengelola Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang dikenal sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga ini memiliki tanggung jawab yang meliputi persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam proses pembangunan dan pelaksanaannya, Ibu Kota Negara mengusung delapan prinsip utama, antara lain, mendesain sesuai kondisi alam, memegang teguh prinsip kebhinekaan, serta memperhatikan keterhubungan, aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, dan efisiensi melalui teknologi. Pembangunan kota bukanlah sekadar pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek keterkaitan sosial, interaksi antar warga, serta kualitas hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan Ibukota Nusantara dilakukan dalam lima tahap, sesuai dengan UU Ibu Kota Negara, yang direncanakan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045. Proyek ini menjadi salah satu prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, tertera indikasi nominal kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara sebesar Rp466 triliun, yang akan diperoleh melalui berbagai skema pendanaan, termasuk APBN, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dukungan pendanaan/pembiayaan internasional dan skema pendanaan kreatif lainnya. Dengan demikian, rencana pembangunan Ibukota Nusantara merupakan sebuah langkah besar yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam upaya mencapai visi 2045 sebagai "Kota Dunia Untuk Semua".

Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Ekonomi

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang baik tidak hanya mencakup jaringan transportasi, seperti jalan raya, jembatan, dan bandara, tetapi juga infrastruktur lainnya seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya logistik, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1989).

Dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah didokumentasikan dalam berbagai penelitian. Studi oleh Calderon dan Serven (2004) menunjukkan bahwa peningkatan investasi dalam infrastruktur dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan daya saing suatu negara dalam pasar global dan membantu menarik investasi asing langsung.

Namun, dampak pembangunan infrastruktur tidak selalu bersifat positif. Terkadang, proyek infrastruktur yang tidak terencana dengan baik atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan bahkan merugikan pertumbuhan ekonomi (Easterly & Rebelo, 1993). Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi suatu negara, termasuk sektor-sektor spesifik dan struktur ekonomi secara keseluruhan.

Konsep Struktural Ekonomi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun