Oligarki Partai Politik dan Upaya Demokratisasi

Alasan yang kedua tentang perlunya melakukan demokratisasi dalam pengelolaan partai secara internal menurut Ramlan dan Didik adalah  kepercayaan publik terhadap parpol yang semakin memudar. Oleh sebab itu "salah satu cara yang dapat dilakukan oleh parpol untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik adalah melakukan demokratisasi dalam pengelolaan parpol secara internal, seperti melibatkan anggota dalam memilih bakal calon dari sejumlah calon yang dipersiapkan oleh pengurus, misalnya kalau untuk suatu dapil setiap partai dapat mengajukan 10 (sepuluh) calon, maka pengurus wajib mengajukan 20 (dua puluh) nama bakal calon kepada para anggota untuk dipilih 10 (sepuluh) diantaranya dalam pemilihan pendahuluan yang diselenggarakan oleh partai."

Pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan strategis parpol akan dapat menjaga kesinambungan hubungan antara parpol dengan anggotanya sehingga anggota tidak merasa hanya diperlukan pada saat pemilu saja. Jika ini dapat dilakukan maka akan sangat membantu bagi parpol dalam memelihara daftar keanggotaannya. Bukan seperti yang selama ini ketika mulai masuk tahapan pendaftaran dan verifikasi keanggotaan parpol peserta pemilu, baru disitu parpol sibuk mencari dan merekrut anggota. Akibatnya ketika KPU memverfikasi keanggotan parpol banyak anggota parpol yang namanya ada dalam daftar yang diserahkan ke KPU ternyata tidak mengakui bahwa dirinya adalah anggota parpol dan merasa bahwa dia tidak pernah mendaftar atau direkrut menjadi anggota parpol.

Berdasarkan penjelaasan di atas, sudah selayaknya partai-partai politik  menghindarkan cara-cara oligarki dalam pengelolaan internal. Demokratisasi dalam pengelolaan internal parpol adalah suatu keharusan, bukan hanya karena parpol adalah salah satu aktor utama demokrasi tapi juga karena parpol adalah penikmat utama dari demokrasi itu sendiri. Bayangkan jika demokrasi tidak ada, barangkali parpol juga tidak akan pernah ada.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan demokratisasi di internal parpol, diantaranya adalah dengan memperbanyak kaderisasi dan pendidikan politik kepada para anggota, melibatkan kader/anggota dalam setiap pengambilan keputusan penting, apalagi keputusan yang akan diambil adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Anggota-anggota DPR/DPRD yang notabenanya sebagai anggota parpol juga harus senantiasa turun ke bawah untuk menyerap dan mendengarkan keluh kesah konstituennya untuk kemudian disuarakan dalam rapat-rapat di DPR/DPRD. Selain itu dominasi elit pengurus dalam pengambilan keputusan baik di parlemen maupun di luar parlemen harus dikurangi, sehingga nantinya parpol lebih menonjolkan aspirasi rakyat/anggotanya daripada aspirasi elit pengurus. Jika ini dapat dilakukan maka citra partai politik yang terus memburuk akan dapat diperbaiki dan kepercayaan rakyat terhadap parpol akan dapat dikembalikan.

*Penulis adalah Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal.